Hidayat Minta SBY Shalat Istikharah

JAKARTA - Calon presiden (capres) dari Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), diminta untuk tidak gegabah menentukan pasangannya untuk maju pada pilpres Juli 2009 mendatangAgar SBY bisa tepat memilih pasangan, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu diminta untuk menjalankan shalat istikharah

BACA JUGA: Pendukung Mega Pertanyakan arah Koalisi

Shalat istikharah merupakan shalat yang khusus dilakukan untuk meminta petunjuk Allah SWT ketika umat muslim bingung menentukan pilihanYang menarik, permintaan agar SBY menunaikan shalat istikharah itu disampaikan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nurhawid.

"Saya pikir, begini saja

BACA JUGA: PKS Siap Lari ke Prabowo atau JK-Win

Silakan Pak SBY untuk shalat istikharah dengan benar dan memikirkan dengan cermat, serta memilih pasangannya dengan baik," ujar Hidayat Nurwahid, saat dicegat wartawan seusai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) Tahun 2009 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (12/5).

Dalam Musrenbang itu, Hidayat hadir dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)Acara itu sendiri juga dihadiri Presiden SBY dan Wapres Jusuf Kalla.

Hidayat tidak bersikap tegas tatkala dimintai tanggapan atas pilihan SBY, yang santer dikabarkan telah menunjuk Boediono sebagai cawapresnya

BACA JUGA: Dekati Demokrat, PDIP Mulai Diprotes

Hanya saja, Hidayat berharap masyarakat tidak terlalu mendikotomikan antara kalangan profesional dengan kalangan elit parpolPembedaan ini menurutnya, justru memberikan kesan seolah-olah orang dari kalangan parpol tidak bisa bekerja secara profesional.

"Siapa pun orangnya, yang penting cawapres itu profesional, baik dari kalangan parpol maupun non parpolTapi saya berharap jangan ada dikotomi, karena dikotomi itu memberi kesan orang dari partai tidak bisa profesional," ujarnya.

Saat didesak mengenai munculnya nama Boediono, lagi-lagi Hidayat lebih memilih tidak berkomentarDia berdalih, sebagai kader PKS, dirinya tidak boleh memberikan tanggapan karena bisa dianggap mewakili suara partaiDitegaskannya, PKS sebagai lembaga-lah yang punya kewenangan untuk menentukan sikap terkait persoalan ini(sam/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Koalisi PDIP-Demokrat Ancam Demokrasi