jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt. Dirjen PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Hamid Muhammad mengungkapkan beratnya tantangan pembelajaran yang harus dihadapi dalam kondisi pandemi corona.
Tidak hanya belajar dilakukan di rumah, tetapi peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini juga harus dilakukan sederhana, terpusat, dan terbatas di Kantor Kemendikbud, Sabtu (2/5).
BACA JUGA: Hardiknas Belajar dari COVID-19 dan Strategi Kemendikbud Tegakkan KBM
“Mungkin hanya 10 persen sekolah yang selama ini sudah memodifikasi metode pembelajarannya antara tatap muka dan daring menggunakan platform e-learing tertentu. Yang penting bagi kami, anak-anak ada aktivitas pembelajaran. Itu yang harus dilakukan,” tutur Hamid saat peringatan Hardiknas 2020.
Peneliti Kebijakan Publik, Rico Santoro pada kesempatan yang sama menyampaikan hikmah di balik wabah Covid-19.
BACA JUGA: Kemendikbud Diminta Menyusun Pedoman Kelas Jarak Jauh
Dia mengatakan, kreativitas biasanya muncul ketika ada masalah, untuk menjawab tantangan tersebut.
“Pendidikan adalah cara membangun optimisme. Hambatan dapat membuka peluang munculnya daya pikir untuk menjawab tantangan. Pemerintah harusnya terus kembangkan pendidikan daring di masa mendatang,” ucapnya.
BACA JUGA: Kemendikbud Luncurkan Laman Guru Berbagi
Rico berharap pemerintah dapat menyisipkan materi yang unik sesuai karakteristik daerah masing-masing, agar lebih menarik dan memudahkan para peserta didik menerima materi pembelajaran.
“Saya harap kita bisa menciptakan berbagai model pembelajaran yang unik, dan menginspirasi,” pesannya.
Mengenai akses internet yang belum memadai di pedalaman, Hamid mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk melakukan pengadaan/perluasan jaringan.
“Kami berharap tiap desa sudah tersambung internet. Koordinasi dengan kementerian tekait terus kami lakukan. Namun perlu kita ketahui, di saat kebutuhan jaringan internet kian besar, terjadi kepadatan traffic pada layanan internet tersebut,” jelas Hamid.
Di sisi lain, untuk mendukung kegiatan pembelajaran secara daring, di awal kebijakan Belajar dari Rumah (BDR), Kemendikbud telah bekerja sama dengan beberapa provider untuk memberikan paket kuota gratis kepada siswa. Nilai benefitnya beragam di masing-masing provider. Hal ini untuk memudahkan siswa mengakses internet berbagai platform pembelajaran.
“Selanjutnya kami harapkan dinas pendidikan dan kepala sekolah bisa ikut mencarikan solusi dalam pengadaan jaringan internet yang memadai bagi siswa,” pesan Hamid.
Sementara Pengamat Pendidikan Muhammad Ramli Rahim mengatakan, dalam momentum Hardiknas 2020, pemerintah perlu menyusun pedoman dasar tata kelola pembelajaran kelas jauh dan pembelajaran tanpa internet dengan tetap melibatkan siswa serta guru secara penuh tanpa melibatkan layanan pendidikan berbayar.
Disebut dasar karena guru seharusnya boleh melakukan lebih dari apa yang dipedomankan.
Pemerintah juga diminta memastikan tol langit menjangkau seluruh pelosok tanah air. Kemudian melanjutkan program digitalisasi sekolah dan memprioritaskan daerah miskin dan terkebelakang agar membantu mereka yang tak mampu membeli device sendiri.
"Pemerintah harus memastikan semua guru di Indonesia mampu menguasai teknologi dalam rangka menjalankan pembelajaran kelas jauh. Tidak perlu membuat kurikulum darurat karena proses pembuatan kurikulum yang cukup lama, guru insyaallah mampu mengelola itu dengan baik menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Inipun IGI bisa membantu pemerintah jika pemerintah membutuhkan. Apalagi jika kurikulum darurat itu masih membutuhkan bimtek lagi," beber Ramli yang juga ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI). (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad