jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyatakan siap mengimplementasikan sistem Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway yang telah diresmikan oleh Bank Indonesia (BI).
Ketua Himpunan Bank Milik Negara, Maryono mengatakan bank-bank BUMN telah siap melakukan pendistribusian kartu debit berlogo Garuda Merah. Rencananya awal Januari 2018 kartu debit tersebut sudah bisa dibagikan kepada para nasabah.
BACA JUGA: Biaya Transfer Antarbank BUMN Berpeluang Turun Drastis
“Saya kira Himbara sudah siap mengimplementasikan GPN. Kami terus sesuaikan untuk perubahan kartu, karena perubahan logo akan disesuaikan seperti keinginan BI. Karena itu kartunya akan satu dan bisa dilakukan di semua bank termasuk Himbara,” ujar Maryono di Jakarta.
Menurut Maryono, meski diberlakukannya GPN tarif transaski hanya dikenakan satu persen dari sebelumnya 2-3 persen, namun hal ini tidak akan menurunkan keuntungan bank.
BACA JUGA: KPK Diminta Investigasi Bank-bank BUMN
"Dengan adanya penurunan tarif ini, akan membuat transaksi masyarakat menggunakan kartu debit meningkat signifikan," tuturnya.
Sementara itu Direktur BTN, Adi Setianto mengungkapkan implementasi GPN sangat membantu dalam mendorong peningkatan transaksi nontunai. Pasalnya, saat ini pembayaran tunai masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi pembayaran.
Berdasarkan data saat ini, 85 persen transaksi di Indonesia masih dilakukan secara tunai, padahal 36 persen masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank, namun transaksi non tunai masih dikisaran 10 persen.
“Sudah saatnya seluruh pihak yang terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju masyarakat non tunai,” urainya.
Menurut Adi, implementasi Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) perlu dilaksanakan, karena transaksi tunai memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya pengelolaan uang, kurang efisien untuk bertransaksi dan tidak tercatat secara sistem.
“Model transaksi nontunai diyakini akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien sehingga dapat mendukung kelancaran perekonomian nasional,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dalam menghadapi sistem cashless payments, sangat diperlukan sistem keamanan yang handal dan up to date dalam menangkal serangan dari hacker yang memiliki tujuan jahat.
Mengingat sistem cashless payments berbasis server dan database, maka sistem ini sangat rentan terhadap pencurian dari hacker.
“Bank sebagai lembaga yang menyimpan uang memiliki sistem security yang dapat dihandalkan, namun bagaimana dengan layanan pembayaran non tunai dari non bank? Hal inilah yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar sistem cashless payments berjalan dengan baik di Indonesia,” tutur Adi.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy