jpnn.com, JAKARTA - Beberapa bank pelat merah yang tergabung dalam Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) sedang mengkaji penurunan biaya transfer antarbank.
Saat ini, biaya transfer antarbank badan usaha milik negara (BUMN) Rp 4 ribu. Nantinya, biaya tersebut diharapkan turun menjadi Rp 1.500.
BACA JUGA: Bentuk Konsorsium, 4 Bank Besar Modal Rp 5 Miliar
”Tetap Rp 4 ribu atau Rp 1.500 masih dihitung. Dengan adanya ATM Link, bisa saja turun (biayanya),” kata Ketua Himbara Maryono, Rabu (6/12).
ATM Link merupakan ATM yang menggabungkan layanan empat bank BUMN. Yaitu, BTN, BNI, BRI, dan Bank Mandiri.
BACA JUGA: Genjot Transaksi Nontunai, Mandiri Kembangkan Corporate Card
ATM Link dikelola PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN). JPN merupakan perusahaan konsorsium milik Himbara dan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom).
Sebelum ada ATM Link, biaya transfer antarbank BUMN Rp 6 ribu.
BACA JUGA: 3 Bank Anggota Himbara Integrasikan Mesin EDC
Sejak ATM Link dioperasikan pada kuartal kedua lalu, biaya transfer antarbank BUMN turun menjadi Rp 4 ribu.
Nah, saat ini biaya tersebut diusulkan turun lagi menjadi Rp 1.500.
Menurut Maryono, penurunan tersebut memang berpotensi menurunkan fee based income perbankan. Namun, dia yakin volume transaksi nontunai akan naik.
”Masih banyak orang yang transfer uang antarbank,” tutur Maryono.
Sebelumnya, penurunan tarif transaksi tersebut diusulkan Kementerian BUMN.
Saat ATM Link mulai beroperasi, pemerintah meminta tarif tarik tunai di ATM bank BUMN digratiskan. Semula biayanya Rp 4 ribu untuk setiap penarikan.
Saat ini, tarik tunai antarbank BUMN sudah gratis. Namun, pemerintah masih menginginkan transfer antarbank juga tidak dikenakan biaya.
”Tapi, sepertinya tidak bisa. Sebab, ini untuk kebaikan kondisi keuangan PT JPN selaku operator ATM Link. Jadi, pertimbangannya baru sebatas penurunan biaya supaya lebih murah,” ujar Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo.
Gatot tidak khawatir dividen dari Himbara kepada pemerintah bakal berkurang.
Sebab, dengan adanya sistem gerbang pembayaran nasional (GPN), tak berarti fee based income Himbara turun terus-menerus.
”Memang turun, tapi modal bank untuk investasi juga turun. Jadi, kami melihat keseimbangannya dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Kementerian BUMN telah mengusulkan setoran dividen bank BUMN Rp 12,6 triliun pada 2017.
Jumlah tersebut naik daripada realisasi setoran dividen dari bank BUMN kepada pemerintah tahun lalu, yakni Rp 12,42 triliun. (rin/c10/fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mandiri Target Kredit Mikro Naik 24 Persen
Redaktur & Reporter : Ragil