jpnn.com, JAKARTA - Setara Institute menggelar diskusi untuk menghimpun masukan terkait penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE) Fase II.
Diskusi bertajuk "Menghimpun Gagasan Keberlanjutan Rencana Aksi Nasional Pencegahan Ekstremisme Fase II" menghadirkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
BACA JUGA: Sestama BNPT Berharap Semua Pihak Mendukung Pembaharuan Perpres RAN PE
Hadir dalam kesempatan itu Direktur Kerja.sama Regional dan Multilateral BNPT Dionnisius Elvan Swasonno, Ketua Badan Pengurus Setara Institute Ismail Hasani, Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan, dan Direktur Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Indonesia Dwi Rubiyanti Kholifah, serta peneliti Setara Institute Sayyidayul Insiyah yang menyampaikan pemaparan.
Perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dan Komnas Perempuan ikut hadir.
BACA JUGA: Kemendagri Raih Penghargaan RAN PE Award 2023, Lihat Itu Dirjen Polpum Bahtiar & Komjen Boy Rafli
Begitu juga perwakilan dari Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam PBNU),
INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Imparsial, Yayasan Prasasti Perdamaian (YPP), Yayasan Satu Keadilan, Yayasan Harmoni, dan sebagainya.
BACA JUGA: Boy Rafli Puji Sikap Sejumlah Pemda Terkait Implementasi RAN PE
Dalam kesempatan itu, Dionnisius Elvan Swasonno mengapresiasi langkah Setara Institute menggelar diskusi tersebut.
"Kami mengapresiasi apa yang dilakukan Setara Institute ini," kata Dion, panggilan akrabnya dalam diskusi, Selasa (2/7).
Hasil diskusi tersebut, kata Dion, akan dijadikan masukan bagi BNPT dalam menyusun draf Peraturan Presiden (Perpres) yang akan menggantikan Perpres No 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 (RAN PE) yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 6 Januari 2021.
"Hasil diskusi ini akan kami jadikan masukan untuk membuat draf Perpres," cetusnya.
Di RAN PE Fase II ini, kata Dion, pihaknya juga akan melibatkan semua pihak sebagaimana saat menyusun RAN PE Fase I.
Direktur AMAN Indonesia Dwi Rubiyanti Kholifah mengapresiasi langkah Setara Institute menggelar diskusi tersebut. Begitu juga dengan BNPT yang dalam menyusun draf Perpres RAN PE Fase II dilakukan melalui riset.
"Tantangan ke depan adalah bagaimana mengimplementasikan RAN PE di seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia, " cetusnya.
Sementara itu, dalam paparannya, peneliti Setara Institute Sayyidatul Insiyah menyatakan, pasca-diberlakulannya Perpres RAN PE, Indonesia berhasil meraih sejumlah capaian, di antaranya, aksi teror di Indonesia mengalami penurunan lebih dari 89% selama 2018-2023 berdasarkan data BNPT.
"Indonesia berhasil mendapat perhatian dunia melalui 'zero terrorist attack' sepanjang tahun 2023," jelas Sisi, panggilan akrabnya.
Indonesia, lanjutnya, juga tercatat mengalami peningkatan ranking dalam Global Terrorism Index (GTI), yaitu berhasil menduduki ranking 31 dengan skor 3.993 di tahun 2024 dan bergeser menjadi masuk dalam kategori "low impacted" dari sebelumnya ranking 24 dengan skor 5.502 dengan kategori "most affected countries" di tahun 2023.
Capaian keberhasilan tersebut dikontribusi oleh hadirnya Perpres RAN PE.
"Untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan keberhasilan capaian pencegahan dan penanganan ekstremisme-radikalismemaka RAD (Dearah) PE dibutuhkan sebagai instrumen tindak lanjut RAN PE di daerah yang menjaga keberlanjutan rangkaian strategi aksi yang dilakukan oleh daerah," paparnya.
Untuk itu, kata Sisi, Setara Institute mendukung keberlanjutan RAN PE Fase II. (esy/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Mesyia Muhammad