jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengungkapkan isi pertemuan darurat yang digelar DPP, Rabu (3/1) malam.
Rapat itu sendiri dipimpin langsung Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hinca mengatakan, ada tiga ketidakadilan yang dialami Demokrat dalam kurun waktu belakangan ini. Pertama ketika Pilgub DKI Jakarta 2017, kemudian Pilgub Papua 2018 dan terbaru Pilgub Kalimantan Timur 2018.
BACA JUGA: SBY Pimpin Langsung Pertemuan Darurat Demokrat
“Semula kami mengalah dan berharap kejadian ini tak terulang lagi. Tapi ketika dibiarkan malah terjadi dan terjadi lagi,” kata dia di kantornya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (3/1).
Hinca menuturkan, ketidakadilan pertama ketika pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni. Ketika proses pilkada berlangsung, Sylvi bersama suaminya berulang kali diperiksa di Bareskrim.
BACA JUGA: Demokrat Merasa Sebal dengan PKS soal Deddy Mizwar
“Itu mengganggu konsentrasi. Bahkan saat itu survei sedang tertinggi, karena kasus itu jadi tergerus suara,” ucapnya.
Namun untuk kejadian itu Demokrat memilih diam. Bahkan partai berlambang mercy itu telah mengakui gubernur terpilih yakni Anies Baswedan-Sandiaga Uno sebagai pemenang pilkada.
BACA JUGA: Pilkada SBD: Demokrat Resmi Dukung Kornelis-Marthen
Ketidakadilan kedua kata Hinca ketika proses Pilgub Papua 2018. “Yang kedua ini Pak Lukas Enembe, dia calon incumbent yang juga Ketua DPD Demokrat, tapi dipaksa menerima calon wakil bukan pilihannya,” ungkap Hinca.
Kemudian Enembe juga dipaksa untuk memenangi partai tertentu di Papua. Namun kala itu Demokrat bersikap dan membentuk tim pencari fakta (TPF). Hasil temuan TPF itu kemudian diserahkan ke Presiden Joko Widodo melalui SBY. Kini masalah itu telah beres.
Lalu yang terbaru adalah di Pilgub Kaltim. Menurut Hinca, Demokrat langsung bersikap dengan menggelar rapat dadakan.
Demokrat kata Hinca tak mau mendapat perlakuan tidak adil sampai tiga kali. “Kalau lagu bilang ‘jangan sampai tiga kali’, maka jangan sampai ini terjadi,” ucapnya.
Hinca kemudian mengatakan, Presiden Joko Widodo dipastikan tak tahu atas dugaan kriminalisasi ini. Namun di kasus ini Jokowi harus bersikap.
“Dengan kewenangan yang dimiliki Presiden Jokowi, diharapkan bisa melakukan sesuatu. Sekali lagi kami berharap pilkada ini dapat berjalan fair, adil dan jujur,” tandas dia. (mg1/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tolak Usung Deddy Mizwar, PKS Beri Ruang Bagi Demokrat
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan