JAKARTA -- Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) memfasilitasi pertemuan para pihak yang berkepentingan dengan persoalan pemilukada AcehPertemuan digelar di gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (3/8), dihadiri Gubernur Aceh Irwandi Yusuf, Ketua DPR Aceh Teuku Hasbi Abdullah, Kapolda Aceh Irjen Polisi Iskandar Hasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Abdul Salam Poroh, Ketua KPU Pusat Abdul Hafiz Anshary dan sejumlah pimpinan partai lokal.
Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, pertemuan ini untuk mencari solusi terhadap polemik yang terjadi di seputar pemilukada Aceh
BACA JUGA: PAN Tolak Mosi Tak Percaya
Gamawan berharap, lewat pertemuan ini bisa disepakati solusi yang bisa diterima semua pihak."Kita tawarkan solusi jalan tengah, tanpa mengabaikan ketentuan yang berlaku," ujar Gamawan kepada wartawan
BACA JUGA: Skandal Century Hadang SMI
Jika memenuhi persyaratan penundaan, bisa saja ditunda.Gamawan menjelaskan, nantinya akan dilihat sejumlah poin penting, antara lain masalah schedule, kesiapan anggaran, dan masalah ditunda atau tidaknya tahapan pemilukada.
Sementara, Ketua KPU Pusat Abdul Hafiz Anshary mengatakan, tahapan pemilukada Aceh tetap bisa dilanjutkan
BACA JUGA: Ical: Semoga SRI Lolos Verifikasi
"Karena yang baru belum ada," ujarnya sebelum mengikuti pertemuan.Sementara, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemdagri Djohermansyah Djohan menjelaskan, pertemuan ini bagian dari upaya dini mencegah terjadinya konflikMenurutnya, saat ini benih konflik muncul dari persoalan regulasi.
“Perlu dicarikan jalan tengah untuk pelaksanaan pilkada Aceh agar dapat berjalan dengan aman dan damai,” kata Djohermansyah Djohan.
Dijelaskan, sesungguhnya Kemdagri telah menerjunkan tim untuk menyerap aspirasi yang berkembang atas pelaksanaan pilgub AcehSejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat dan para politisi di Aceh telah ditemui untuk mencari jalan keluar bersama atas konflik regulasiMayoritas mereka meminta agar pusat turut fasilitasi penyelesaian persoalan yang berkembang.
“Makanya, kami coba kumpulkan para pihak terkait, baik Gubernur, DPRA, KIP, KPU, Bawaslu dan perwakilan parpol di kantor Kemdagri hari ini (kemarin),” kata Djohermansyah Djohan.
Dikatakan, konflik regulasi di pilgub Aceh, terutama pasca adanya putusan MK yang membolehkan adanya calon independen di pemilukada Aceh, jika tidak diselesaikan dengan baik dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antar lembaga di AcehDan, konflik antar lembaga itu dikhawatirkan nantinya akan berujung pada konflik sosial.
Pertemuan antar berbagai pihak terkait di Jakarta kali ini, kata Djohermansyah Djohan, diharapkan dapat memberikan titik temu atas persoalan konflik regulasi tersebutSetidaknya, ada tiga hal yang perlu disepakati dalam pertemuan ini, yakni soal kepastian jadual pilgub Aceh, soal qanun dan calon independent serta pensikapan bersama atas tahapan pilgub yang telah berjalan.
Persoalan calon independen juga perlu diberi pemahaman bersama dan diberikan perhatianPasalnya, jika seandainya calon independen menang di pilgub Aceh tentu dia tidak akan mendapatkan dukungan dari DPR Aceh sebagai perwakilan parpol yang selama ini getol menolak adanya calon independen.
“Kalau persoalan calon independen ini tidak diclearkan bisa saja nanti menimbulkan pemerintahan yang stag di Aceh, kalau selama ini ada istilah negara stag, maka ini pemda stag, pemda gagal, kemudian bisa memicu konflik di masyarakat,” katanya.
Kemarin, di depan gedung Kemendagri berlangsung aksi demontrasi yang digelar sekelompok massa yang menamakan dirinya Gerakan Damai (Garda) Penyelamatan MoU HelsinkiDalam aksinya, massa menuntut pemerintah menghargai kekhususan Aceh sesuai MoU Helsinki dan UU Pemerintahan Aceh(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anak Buah Mega Anggap Marzuki Kurang Jam Terbang
Redaktur : Tim Redaksi