JAKARTA - Sistem penjaringan calon presiden (capres) melalui konvensi sebagaimana dilakukan Partai Golkar pada 2004, dianggap perlu diterapkan lagi untuk Pilpres 2014. Sebab dengan konvensi, demokrasi di internal partai politik bisa berjalan baik. Bahkan visi dan misi capres pun bisa diketahui publik sedari awal.
Penilaian itu disampaikan staf pengajar FISIP Universitas Indonesia (UI), Mulyana W Kusumah saat dihubungi, Minggu (5/2). "Dengan beragam modelnya yang diterapkan di beberapa negara, sistem konvensi itu lebih menjamin demokrasi dan transparansi. Amerika Serikat pun sekarang sedang menggelar konvensi. Dan sistem konvensi di Amerika itu sudah lama diterapkan," kata Mulyana.
Lebih lanjut mantan anggota KPU yang kini memimpin lembaga kajian Seven Strategic Studies itu menambahkan, konvensi tak hanya meminimalkan praktik oligarki oleh elit parpol. Sebab, konvensi juga membuka peluang kader partai di daerah ataupun tokoh independen untuk bersaing memperebutkan tiket capres dari parpol.
Mulyana juga menyebut alasan lain sehingga konvensi masih menjadi metode yang layak diterapkan. "Melalui konvensi itu penjaringan capres bisa dilakukan secara terbuka dari tingkat paling bawah. Visi dan misi tokoh yang bersaing di konvensi juga diketahui," sebutnya.
Diakuinya, tak terutup kemungkinan adanya metode lain yang lebih baik ketimbang konvensi. Namun sejauh ini Mulyana meyakini konvensi masih tetap menjadi metode terbaik dibanding lainnya, termasuk survei sekalipun. "Saya kira yang dilakukan Golkar pada 2004 itu perlu didorong lagi, termasuk untuk diterapkan partai lain," cetusnya.
Untuk itu Mulyana juga menyebut perlunya dibuat ketentuan dalam UU Pilpres untuk mendorong parpol menjaring capresnya melalui mekanisme internal yang demokratis. "Perlu ada affirmative action untuk itu," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Angie Dipecat Dari Kepengurusan PD
Redaktur : Tim Redaksi