JAKARTA - Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, hingga Oktober 2012 mendatang pemerintah tidak perlu menaikan harga eceran bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri dan juga tidak perlu menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Kalau nanti Oktober 2012 harga BBM dinaikan maka resiko politiknya akan lebih tinggi karena resiko kerusakan terjadi dimana-mana, investor tidak datang dan investasi lari ke luar," kata Aviliani, usai Dialog Pilar Negara bertema "Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi" di gedung Nusantara IV, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (2/4).
Demikian juga halnya dalam minyikapi potensi digugatnya UU APBN-P 2012 ke MK. Menurut dia apapun putusan MK tidak perlu dijadikan landasan untuk mengambil kebijakan soal harga BBM.
"Andai MK menolak uji materi yang diajukan oleh pihak-pihak terkait tapi pemerintah tidak menaikan harga eceran BBM dalam negeri, itu kan lebih bagus efek politiknya bagi pemerintah dan negeri ini," saran Aviliani.
Lebih lanjut dia mengingatkan hal penting dalam APBN-P 2012 yang selama ini belum pernah dibicarakan yakni soal sektor penerimaan negara, antara lain penerimaan sektor gas dan cost recovery.
"Sebelum harga BBM luar negeri melonjak, penerimaan negara sektor gas cenderung naik. Tapi begitu harga BBM dunia naik malah penerimaan negara di sektor gas malah turun. Ini tidak baik," tegasnya.
Demikian juga halnya dengan masalah cost recovery. "Harusnya disaat pengeluaran naik katakan 20 logikanya penerimaaan juga naik 20. Yang terjadi penerimaan kenapa turun drastis," imbuhnya.
Selain itu dia juga menilai soal postur APBN-P 2012 tanpa menaikan harga BBM, yang menurutnya relatif aman untuk memenuhi kewajiban membayar utang.
"Soal pembayaran utang, sebetulnya APBN kita masih aman karena devisitnya masih di bawah 3 persen. Yang perlu dibuat UU baru agar devisit anggaran itu jangan 3 persen. Di negara lain saja devisitnya sampai 10 persen."
Sepanjang devisit itu terjadi riil untuk pembangunan infrastruktur, lanjutnya, tidak usah takut. "Tapi kalau tren yang kita lihat devisit APBN itu bersumber dari belanja birokrat. Ini membuat APBN tidak sehat," imbuhnya.
Terakhir dia juga mendesak pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak perusahaan dan perorangan mengacu pada PPh 21. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 2013, BPS Gelar Sensus Pertanian
Redaktur : Tim Redaksi