HK Minta Tambahan PMN Rp 3 T untuk Garap Tol Pekanbaru-Dumai

Selasa, 23 Januari 2018 – 04:28 WIB
Proyek pembangunan jalan tol. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Hutama Karya (HK) mengaku butuh dana sekitar Rp 3 triliun lagi untuk menuntaskan pembangunan jalan Tol Trans Sumatra ruas Pekanbaru-Dumai sepanjang 131 kilometer pada 2019 mendatang. Direktur Utama PT HK I Gusti Ngurah Putra mengungkapkan, progres pembangunan Tol Pekanbaru-Dumai masih minim.

Gusti mengungkapkan hal itu ketika hadir dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/1). Pihaknya harus memenuhi target penyelesaian Tol Pekanbaru-Dumai pada 2019.

BACA JUGA: Len Industri Bangun PLTS di Lokasi Tol Trans Sumatera

"Tol Pekanbaru-Dumai, tanah 56 persen, sedangkan progresnya baru enam persen dan kami akan selesaikan sesuai permintaan pada 2019," ucap Putra.

Dalam RDP itu, Putra juga melaporkan progres proyek Tol Trans-Sumatra lainnya. Antara lain ruas Bakauheni-Terbanggi Besar sepanjang 140 kilometer, Palembang-Indralaya (22 Km), Palembang-Tanjung Api-api (100 Km) dan Medan-Binjai (18 Km).

BACA JUGA: Pemudik Lebaran Mendatang Bisa Gunakan Tol Batang-Semarang

Putra menjelaskan, BUMN yang dipimpinnya telah memperkirakan kekurangan modal untuk menggarap tol. Dari kebutuhan biaya sekitar Rp 7 triliun, perusahaan pelat merah itu baru akan mengantongi dana sekitar Rp 4 triliunan dari penjualan akses Tol Tj Priok yang diberikan pemerintah.

Karena itu, Putra menyampaikan rencana untuk meminta tambahan dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) pada APBN 2019 mendatang. Menurutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan lampu hijau.

BACA JUGA: Petani Duduki Proyek Tol agar Saluran Air Diperlebar

"Minggu yang lalu menteri keuangan kelihatannya sudah mengizinkan Hutama Karya mengajukan PMN pada 2019. Tentu nantinya kami akan laporkan kepada DPR untuk proses persetujuannya," tambah Putra.

Namun demikian, Wakil Ketua Komisi VI Bowo Sidik Pangarso mengingatkan PT HK sebelum meminta PMN pada RAPBN 2019 untuk terlebih dahulu melaporkan pertanggung jawaban dana sebelumnya senilai Rp 5,6 triliun. Politikus Golkar itu mengatakan, harus ada laporan rinci dari HK tentang penggunaan PMN sebelumnya.

"Bapak belum melaporkan penggunaannya, karena laporan BUMN per Desember 2017 itu serapannya masih sangat kecil. Saya minta tolong dilengkapi dulu laporannya," pintanya.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Good, Pengerjaan Tol Pejagan-Pemalang Tinggal 20 Persen Lagi


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler