jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Oesman Sapta Odang bersama Ketua Umum HKTI Jendeal (Purn) Moeldoko meresmikan kantor baru HKTI di Jalan Taman Lawang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/10) pagi.
Peresmian kantor baru yang bertepatan dengan hari pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin, itu dihadiri para pengurus HKTI se-Indonesia, dan tamu undangan lainnya. Peresmian kantor ditandai dengan pemotongan tumpeng bersama, dan pembukaan plang nama yang berada di halaman.
BACA JUGA: Jokowi Minta HKTI Jangan Berbelok Arah, Harus Mendukung
OSO terus berupaya menjadikan HKTI sebagai wadah untuk memikirkan dan mengeksekusi persoalan-persoalan yang dihadapi petani, dan sektor pertanian. “HKTI harus mendukung program pemerintah dalam hal meningkatkan indeks dan produktivitas pertanian, serta mendukung modernisasi teknologi pertanian,” kata OSO.
Sementara, Moeldoko menambahkan peresmiankantor ini merupakan wujud kepedulian OSO dalam memikirkan HKTI lebih baik dan representatif. Sebetulnya, kata Moeldoko, sudah ada kantor sebelum yang sekarang, tetapi kurang mantap.
“Jadi, harapannya di sini kami bisa banyak mengundang pihak untuk diajak memikirkan bagaimana persoalan pertanian dan petani Indonesia bisa dicarikan solusi,” kata Moeldoko usai peresmian.
Mantan panglima TNI itu menambahkan HKTI sebagai panel strategic pemerintah tentu bisa memberikan pandangan-pandangan, tetapi tetap kritis ketika kebijakan yang diambil sunguh-sungguh merugikan petani Indonesia.
“Kami juga bersuara agar petani harus selalu terlindungi. Petani yang lemah harus diperkuat,” ungkap mantan pangdam Sriwijaya itu.
Menurut Moeldoko, setidaknya ada beberapa persoalan pertanian dan petani yang tergolong kompleks. Misalnya, persoalan capital atau modal. Walaupun sudah ada KUR, tetapi tetap harus mengikuti standar perbankan. “Sehingga menjadi masalah,” tegasnya.
Kemudian, lanjut dia, persoalan lahan yang semakin sempit dari waktu ke waktu. Selain itu banyak lahan yang sudah rusak karena penggunaan pupuk organik dan pestisida. Persoalan berikutnya adalah masih banyak petani belum bisa mengadopsi teknologi dengan baik. “Kenapa, memang perlu sosialisasi dari waktu ke waktu,” katanya.
Selain itu, kata dia, petani masih belum terbiasa dengan manajemen. Masih banyak petani yang melakukan produksi hanya untuk sekadar memenuhi kebutuhan. Persoalan pascapanen juga menjadi masalah.
“Begitu ada panen raya pasti harganya bermasalah,” katanya.
Karena itu, kata Moeldoko, HKTI menjadi organisasi penjembatan antara persoalan yang dihadapi petani dengan pemerintah.
“Memang kompleks, tetapi kami harus berusaha terus menerus,” ungkap Moeldoko.
Dia menegaskan, kebijakan Presiden Jokowi di bidang pertanian sudah sangat jelas antara lain membangun infrastruktur seperti bendungan besar, embung, hingga irigasi. Yang tidak kalah penting adalah kebijakan dana desa.(boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy