jpnn.com - MATARAM - Rencana anggota DPRD NTB yang meminta kenaikan tunjangan perumahan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mataram.
Organisasi yang didirikan Lafran Pane itu menolak kenaikan tunjangan perumahan bagi 65 wakil rakyat itu. Jika itu terjadi, HMI menilai kenaikan tunjangan itu sangat mencederai rasa keadilan bagi rakyat NTB.
BACA JUGA: Soal Pencalonan Ahok, Kader PDIP Jangan Bikin Gaduh
Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Mataram Lilwalidaini Ihsan mengaku sangat tidak mengerti jalan pikiran para wakil rakyat di DPRD NTB.
Menurut dia, seyogyanya para wakil rakyat tidak sekadar memikirkan kepentingan individu, tapi lebih mementingkan rakyatnya.
BACA JUGA: PKB Tak Akan Mengekor
Pihaknya terkejut begitu membaca berita mengenai wakil rakyat yang mengusulkan kenaikan tunjangan rumah dari Rp 9 juta menjadi Rp12 juta per bulan.
Padahal, kata Lilwalidaini, garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan bukan makanan (GKBM) cukup meningkat signifikan.
BACA JUGA: Ridwan Calon Terkuat Duduki Kursi Ketua DPD Golkar Bengkulu
Dia mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2016 menyebutkan peranan makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi bukan makanan yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.
“Pada Maret 2015 sumbangan GKM terhadap GK sebesar 74,80 persen dan pada September 2015 sebesar 74,72 persen, dan sekitar 74,96 persen pada Maret 2016,” ungkapnya.
Terkait dengan itu, dia menilai HMI sebagai wadah berhimpunnya mahasiswa menilai tidak wajar jika wakil rakyat tidak memiliki kepekaan terhadap meningkatnya angka kemiskinan di NTB.
Padahal, ujar dia, banyak daerah terpencil di NTB yang belum mendapatkan hidup layak, belum menikmati listrik, lapangan pekerjaan, hingga pendidikan bagi anak-anak karena biaya pendidikan yang sangat mahal.
Tidak hanya itu, sarana dan prasarana antara sekolah di kota dengan di desa yang belum merata. Belum lagi masyarakat miskin yang dipaksa bersaing dalam mendapatkan pekerjaan terutam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Melihat realita itu, HMI Cabang Mataram justru mengusulkan agar tunjangan perumahan anggota DPRD NTB itu dikurangi. Terlebih saat ini kondisi masyarakat NTB yang terus menerus menghadapi himpitan ekonomi terutama di pedesaan.
“Kami sendiri kaget kenapa justru eksekutif memberi sinyal untuk menerima usulan dewan itu,” tegasnya.
Pihaknya berharap, sebagai wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, seharusnya 63 anggota DPRD NTB saat ini dapat mewujudkan keadilan untuk kesejahteraan rakyat bukan justru menciptakan kesenjangan sosial dengan mewacanakan kenaikan tunjangan perumahan.
HMI Cabang Mataram nantinya akan mengawal berbagai agenda DPRD NTB terutama menyangkut anggaran. Termasuk menyoroti tingkah laku para wakil rakyat tersebut.
Pihaknya juga mendorong eksekutif dalam hal ini Gubernur NTB untuk mengkaji lebih dalam sebelum memutuskan untuk menaikkan tunjangan perumahan anggota DPRD NTB itu.(JPG/tan/r7/fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat Lambar Tunggu Rekomendasi Pusat
Redaktur : Tim Redaksi