jpnn.com - JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR RI, Daniel Johan menyatakan bahwa RJ Lino sudah semestinya dicopot dari posisinya sebagai direktur utama Pelindo II. Alasannya, keputusan Lino memperpanjang konsesi untuk perusahaan Hong Kong, Hutchison Port Holdings (HPH) di Jakarta International Containter Terminal (JICT) Tanjung Priok jelas bukan langkah menguntungkan.
Daniel bahkan mengendus ada aroma tak sedap di balik keputusan Lino itu. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menduga ada peran taipan Hong Kong, Li Ka-shing dan kelompok usaha Yahudi di balik keputusan Lino memperpanjang konsesi pengelolaan JICT ke HPH. Mayoritas saham HPH dikuasai oleh Hutchison Whampoa milik taipan Li Ka-shing yang juga dikenal sebagai salah satu orang terkaya di Asia.
BACA JUGA: Diperiksa KPK, Anggota Dewan Harus Terbuka
Daniel menyatakan, kontrak HPH di JICT sejak 1999 yang harusnya kelar pada 2019, ternyata sudah diperpanjang lagi oleh Lino. Daniel menyebut keputusan itu janggal karena Lino mestinya menyerahkan pengelolaan JICT ke putra-putri Indonesia.
“Itu pekerjaan yang pasti bisa kita kerjakan, enggak susah. Tapi dia (Lino) justru bangga kalau JICT itu diserahkan ke asing," kata Daniel, Sabtu (7/11).
BACA JUGA: Sjafruddin Prawiranegara Harus Diakui Sebagai Presiden RI ke-2
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang lahir dan besar di kawasan Pekojan, Jakarta Barat itu menegaskan, keanehan tentang perpanjangan konsesi untuk HPH di JICT semakin nyata karena sebenarnya tidak banyak hal yang harus dikerjakan. Karenanya, aneh jika pengelolaan pelabuhan strategis ke asing.
“Harus diingat, pelabuhan itu pintu gerbang Indonesia. Pelindo tak ngapa-ngapain saja pelabuhan pasti untung," ulasnya.
BACA JUGA: LKPD/LKPP Buruk, Dana Insentif Dipotong
Berdasar penelusuran Pansus Pelindo II, kata Daniel, terungkap pula bahwa ada hubungan erat antara HPH dengan Rothschild Group, sebuah kelompok usaha keuangan milik keluarga Yahudi. Menurut Daniel, Pelindo II juga menggunakan jasa grup Rostchild sebagai penasihat keuangan independen di BUMN pengelola pelabuhan itu.
Karenanya, kata Daniel, keputusan Pelindo II menyerahkan JICT ke HPH memang menguatkan indikasi bahwa Lino lebih tunduk ke asing daripada pemerintah Indonesia. “Jadi, sebenarnya siapa bos Lino? Bukan pemerintah, tapi adalah Li Ka-shing," tuding bekas sekretaris jenderal Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI) itu.
Karenanya Daniel menegaskan, jika Lino sudah menganggap JICT lebih untuk diserahkan ke asing maka kejanggalan itu semakin nyata. "Maka lebih baik diganti saja," tegasnya. (ara/JPNN)
Redaktur : Antoni