jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho menilai kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan pilihan bijak untuk rakyat Indonesia.
Meski cukup pahit, opsi ini ditempuh agar rakyat tidak menanggung derita lebih mendalam akibat penyebaran Covid-19 yang kurvanya belum juga melandai.
BACA JUGA: PSBB Diperketat, Volume Kendaraan ke DKI Turun
Oleh karena itu, dia berharap penanganan kesehatan dan upaya pemulihan ekonomi harus berjalan pararel agar pembiayaan kesehatan dan kehidupan ekonomi rakyat sehari-hari terpenuhi.
“Penanganan Covid 19 dan pemulihan ekonomi memerlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak. Dengan demikian, Indonesia bisa terbebas dari Pandemi serta pelebaran defisit karena kontraksi ekonomi di tahun berikutnya tidak terjadi,” ujar Hardjuno di Jakarta, Rabu (16/9).
BACA JUGA: Defisit APBN 2020 Membengkak, HMS Center: Menkeu Sri Mulyani Harus Tanggung Jawab
Menurut Hardjuno, penyelamatan Kesehatan rakyat serta pemulihan ekonomi rakyat harus ditempatkan pada skala prioritas.
Sebab, pandemi memberikan tekanan yang cukup siginifikan terhadap ekonomi nasional.
BACA JUGA: Abraham Liyanto: Sudah Waktunya NTT Diatur UU Tersendiri
“Jangan cari panggung di Covid-19. Setop semua pencitraan. Semua energi positif bangsa diarahkan untuk melawan covid-19 ini,” tegasnya.
Beberapa waktu lalu, kebijakan ini direspons negatif oleh pelaku pasar yang ditunjukkan dengan anjloknya IHSG.
Tak hanya itu, dampak covid-19 ini menyebabkan napas ekonomi sebagian besar dunia usaha termasuk UKM, BUMN dan ekonomi keluarga makin sulit.
Bahkan beberapa sector usaha kolaps akibat dari lesunya produktivitas dan minimnya penjualan.
Untuk itu, perlu kebijakan ekstrim dari pemerintah guna menyelamatkan ekonomi nasional.
“Saya kira ini menyangkut urat nadi kehidupan dan urat nadi ekonomi nasional maka pemerintah tidak boleh setengah hati menangani persoalan covid-19 ini. Jadi, pemulihan kesehatan berjalan beriringan dengan upaya mengenjot pertumbuhan ekonomi. Tidak bisa lagi berjalan secara parsial,” terangnya.
Secara keseluruhan, Hardjuno menilai penerapan PSBB di DKI Jakarta ini sangat baik.
Bahkan ini bisa menjadi rule model bagi provinsi lain di Indonesia, terutama daerah yang menjadi penyangga ibu kota Jakarta.
Namun demikian, penerapan PSBB ini harus terukur dengan memperhatikan ketahanan ekonomi.
Karena itu, dia berharap kebijakan kembali PSBB ini harus mengalkulasi secara komprehensif dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat.
“Agar berjalan efektif, saya kira, butuh kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak,” tegasnya.
Seperti diketahui, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan amanat pasal 49 UU 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Penjabaran lebih lanjut ketentuan PSBB diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan PSBB dalam rangka percepatam penanganan Coronavirus Desease 2019 (COVID-19).
Lebih lanjut, Hardjuno berharap agar pemerintah provinsi dan pemerintah pusat harus memperkuat lagi koordinasi. Hal ini penting agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi di masyarakat. Selain Pemerintah harus bersikap tegas dalam penegakan aturan protokol kesehatan.
“Aparat pemerintah juga harus memberikan contoh dengan melakukan protokol kesehatan dalam aktivitas mereka sehari-hari,” sarannya.
Lebih lanjut, dia menegaskan masyarakat menjadi garda terdepan dalam pengendalian covid-19.
Oleh karena itu, sosialisasi perang terhadap Covid-19 ini harus dilakukan secara masif menjadi gerakan di Indonesia, bukan hanya slogan dan imbauan.
“Pandemi Covid 19 memang menjadi permasalahan kompleks, tidak hanya kesehatan tetapi juga sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, saya kira, butuh kebijakan extra ordinary,” pungkasnya.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich