jpnn.com, DEPOK - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyinggung Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) saat Sosialisasi Empat Pilar MPR di depan Forum Indonesia Muda (FIM), Zona Madina Dompet Dhuafa, Kamis (5/7).
Menurut HNW, setelah reformasi, negara ini tidak ada guidance untuk maju. Padahal negara-negara tetangga kita sudah maju.
BACA JUGA: HNW Kecewa GBHN Hanya jadi Wacana
Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengibaratkan Indonesia tanpa haluan negara (GBHN) bagaikan tari poco-poco. Maju-mundur, kiri-kanan.
"Kehadiran GBHN sudah menjadi wacana publik. Partai Golkar, misalnya, sudah menyampaikan perlunya GBHN, begitu pula PDI Perjuangan, dan Megawati sudah berkali-kali menyampaikan perlu sistem perencanaan pembangunan modal GBHN ini," ujar HNW di Zona Madina Dompet Dhuafa, Kamis (5/7).
BACA JUGA: HNW: Prediksi Indonesia akan Terpecah Itu Meleset
Tapi, lanjut HNW, sampai sekarang tidak ada tindak lanjutnya. Parpol tidak pernah memerintahkan anggotanya di MPR untuk mengusulkan perubahan UUD dalam menghadirkan GBHN.
Pimpinan MPR melalui Badan Pengkajian dan Badan Pengkajian MPR, lanjut Hidayat Nur Wahid, hanya menyiapkan seluruh sekenario untuk perubahan UUD, dan ini untuk jaga-jaga kalau nanti betul-betul ada yang mengusulkan perubahan UUD untuk menghadirkan GBHN.
BACA JUGA: HNW: Waspadai Potensi Perilaku Menyimpang Anak
Untuk bisa melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945 harus ada usulan tertulis minimal 1/3 jumlah anggota MPR atau 232 anggota. Jadi, tidak bisa hanya diusulkan oleh satu fraksi di MPR. Fraksi yang mengusulkan sejak awal, seperti PDI Perjuangan, Golkar, semestinya menindaklanjutinya.
Apalagi masalah ini pernah dibahas dalam Rapat Pimpinan Lembaga Negara di Istana. Semua Pimpinan Lembaga Negara, termasuk Presiden, setuju adanya perubahan UUD untuk menghadirkan GBHN.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW Minta Penolak PKPU Segera Ajukan Gugatan
Redaktur : Tim Redaksi