jpnn.com, BOGOR - Sejak era reformasi, pembangunan Indonesia menjadi tidak terarah. Arah kebijakan pembangunan mengikuti keinginan presiden terpilih. Hal ini membuat Indonesia maju mundur, kiri kanan.
"Indonesia ini ibarat senam poco-poco. Maju mundur, mundur maju, kiri kanan, kanan kiri. Alhasil kita jalan di tempat, sementara negara lain sudah melesat jauh," ujar Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) dalam sosialisasi empat pilar di Zona Madina Dompet Dhuafa Parung Bogor, Kamis (5/7).
BACA JUGA: HNW: Indonesia Dikelola Seperti Tari Poco-poco
Tidak adanya arah pembangunan Indonesia, memunculkan ide untuk membuat GBHN. Namun, GBHN tidak bisa dibuat sebelum UUD 1945 diubah.
"GBHN dihilangkan karena dalam UUD 1945, presiden itu dipilih rakyat bukan MPR. Agar punya haluan negara, jalan satu-satunya mengubah UUD dan ini bisa dilakukan bila ada usulan dari seluruh fraksi MPR/DPR," terangnya.
BACA JUGA: HNW Kecewa GBHN Hanya jadi Wacana
Dia menambahkan, MPR sudah menyiapkan semuanya untuk pembahasan haluan negara ini. Sayangnya, sampai saat ini belum satu pun fraksi yang mengusulkan.
Awalnya, lanjut HNW, PDIP dan Partai Golkar yang getol mengajukan. Namun, sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya dari masing-masing partai.
BACA JUGA: HNW: Prediksi Indonesia akan Terpecah Itu Meleset
Untuk mengusulkan perubahan UUD 1945 butuh 1/3 suara atau 232 anggota fraksi MPR/DPR. Sementara PKS yang anggotanya hanya 23 orang tidak bisa berbuat banyak.
"Pimpinan MPR tidak bisa aktif mengusulkan. Yang berhak itu DPR. Terus ke mana itu parpol-parpol yang awalnya getol, kok sekarang malah diam," ucapnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HNW: Waspadai Potensi Perilaku Menyimpang Anak
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad