KEDEKATAN birokrasi Pemprov DKI dengan jajaran pengurus rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) se-antero Jakarta perlu disikapi secara bijak. Jangan sampai keberadaan perangkat administrasi di tengah masyarakat itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik dalam Pilkada DKI 2012.
Calon gubernur DKI Jakarta Hidayat Nur Wahid (HNW) berharap agar calon incumbent Fauzi Bowo tidak memanfaatkan RT, RW dan lurah untuk mewujudkan keinginan memenangkan Pilkada DKI.
Sebab isu penggiringan RT dan RW melalui birokrasi kelurahan sudah santer terdengar di tengah masyarakat. “Saya berharap itu segera diakhiri. Rekan-rekan di RT, RW, lurah dan kepala dinas harus duduk di posisi benar. Mereka bisa kena pidana kalau menggunakan birokrasi untuk mengarahkan kepada calon tertentu,” ujar HNW, Kamis (24/5).
Mantan Ketua MPR RI itu menegaskan, hingga kini terus mengkritisi kinerja Panwaslu DKI yang dianggap diskriminatif menindaklanjuti dugaan pelanggaran calon. Seperti dalam kasus pembersihan spanduk dan baliho para calon. “Banyak poster, gambar-gambar kami dicabuti. Tapi di banyak perempatan, di banyak jembatan penyeberangan ada baliho besar-besaran dari incumbent, tapi nggak diapa-apakan,” sesal HNW.
Di sisi lain, dirinya juga meragukan hasil survei lembaga riset Indobarometer yang menempatkan posisi pasangan incumbent di urutan pertama sebagai pasangan calon yang akan dipilih di Pilkada DKI. Alasannya, hasil survei itu belum memiliki tolok ukur indikator untuk mengukur tingkat keterpilihan pasangan dimaksud.
Menanggapi sikap HNW itu, Ketua DPW PKS DKI Selamat Nurdin menegaskan, sudah semestinya setiap aparat birokrasi hingga perangkat RT dan RT bersikap netral dalam pertarungan politik. Bila aparat terlibat dalam politik praktis, berarti tidak menjunjung tinggi netralitas PNS (pegawai negeri sipil). “Sedangkan perangkat RT dan RW seharusnya berperan dengan fungsi sebenarnya, yakni menjadi penyambung lidah setiap kebijakan pemerintah, serta membangun harmonisasi lingkungan sekitarnya,” tukas Selamat. (rul/pes)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Persoalkan Aturan Menteri, Pekerja Tambang Mengadu ke Politisi
Redaktur : Tim Redaksi