jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengingatkan pemerintah agar lebih fojus terhadap penanganan virus Corona, sebagaimana Keputusan Presiden Jokowi yang menjadikan covid-19 sebagai Bencana Nasional.
Karena itu menurut Hidayat, semestinya Pemerintah dan DPR menunda pembahasan seluruh RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Baik klaster ketenagakerjaan maupun 10 klaster lainnya. Dan bukan hanya menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan saja.
BACA JUGA: Para Karyawan Dirumahkan, Semua Sopir Pulang Kampung, Sungguh Pedih
“Saat ini yang ditunda pembahasannya oleh Pemerintah dan Pimpinan DPR hanya klaster ketenagakerjaan dari RUU Omnibus Law Cipta Kerja, itupun setelah mendapat tekanan dari gerakan buruh dan oposisi. Padahal ketenagakerjaan hanya 1 dari 11 klaster lain dalam RUU tersebut yang berpotensi bermasalah dan kontroversi," kata Hidayat melalui siaran pers di Jakarta, Senin (27/4).
Salah satu poin kontroversial dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja, kata Hidayat, adalah Pasal 170 yang berpotensi menabrak prinsip negara hukum yang diatur dalam UUD NRI 1945.
BACA JUGA: Pembunuhan Merajalela di Tengah Pandemi Corona, Tentara Boleh Gunakan Cara Mematikan
Pasal tersebut tidak berada di klaster ketenagakerjaan yang sudah diminta untuk ditunda pembahasannya.
”Pasal itu mengatur bahwa peraturan pemerintah (PP) dapat membatalkan Undang-undang (UU). Padahal secara hirarkies, PP yang dibuat oleh pemerintah posisinya berada di bawah UU yang dibuat oleh Pemerintah dan DPR. Dan secara hukum PP hadir bukan untuk mengubah UU, melainkan untuk menjalankan UU, sesuai ketentuan UUD NRI 1945 Pasal 5 ayat (2),” ujarnya.
BACA JUGA: Budiman Sudjatmiko: Saya Juga Ikut Berkelahi Melawannya
Menurut anggota Komisi VIII DPR RI, itu pemerintah pernah menyebut adanya kesalahan ketik terkait Pasal 170 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang memunculkan kritik meluas dari publik.
Namun sejak diserahkan ke DPR hingga saat ini, tidak ada koreksi sama sekali. Selain itu juga belum ada pengusutan terkait pelaku salah ketik tersebut.
“Itu hanya salah satu contoh, tetapi sangat prinsipil. Ada banyak lagi hal yang berpotensi bermasalah dan kontroversi di luar klaster ketenagakerjaan, yang oleh Pemerintah sudah diminta untuk ditunda pembahasannya,“ tukasnya.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menegaskan, FPKS menolak pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan tidak mengirimkan wakilnya dalam Panja, karena berpendapat agar Pemerintah dan DPR fokus terhadap penanganan bencana nasional covid-19.
Tetapi FPKS akan terus berjuang agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang banyak masalah dan kontroversi tersebut ditarik oleh Pemerintah.
Selain itu, HNW berharap masyarakat terus mengawasi proses pembahasan apabila Pemerintah dan DPR memaksakan untuk membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.
“Seharusnya, sesuai Keputusan Presiden yang menyatakan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional, Pemerintah fokus dan memprioritaskan penanganan covid-19, dan tidak perlu melanjutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi darurat kesehatan nasional,” kata Hidayat lagi.
Menurut Hidayat, Pemerintah dan DPR seharusnya memprioritaskan semua yang terkait dengan penanganan wabah covid-19. Dan tidak membuat kegaduhan di tengah berkelanjutannya pandemi saat ini.
Apalagi, wabah yang menyerang, ini secara nasional tak pernah diperkirakan terjadi saat dulu RUU ini diajukan Pemerintah. (Ikn/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi