jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid prihatin dengan pengelolaan wabah Covid-19 oleh pemerintah yang belum berhasil juga mengatasi covid-19. Landai pun belum, malah korban makin banyak, sehingga justru menghadirkan ketakutan di sebagian masyarakat Internasional yang ‘boikot’ kedatangan warga negara Indonesia (WNI) oleh 59 negara di dunia.
“Bukan hanya WNI tidak diterima masuk ke-59 negara itu, bahkan ada 11 negara, seperti Amerika Serikat dan Australia mengimbau warganya untuk tidak pergi ke Indonesia, karena penyebaran Covid-19, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai,” ujar HNW sapaan akrab Hidayat melalui siaran pers di Jakarta, Kamis (10/9).
BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid Usulkan Pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR RI
HNW menilai sikap banyak negara tersebut seharusnya bisa menjadi koreksi dan bahan instropeksi untuk menyemangati pemerintah melaksanakan kewajibannya, untuk lebih serius dan profesional melindungi seluruh Rakyat Indonesia dan menyelamatkan mereka dari masalah Covid-19 yang sudah mewabah dan menghadirkan darurat kesehatan nasional ini.
“Betul bahwa karena covid-19, Indonesia pun memberlakukan hal sejenis kepada beberapa negara asing, tetapi jumlah negara yang ‘me-lock-down’ Indonesia itu terlalu banyak, yang menggambarkan meluasnya ketidakpercayaan masyarakat Internasional terhadap penanganan pandemi covid-19 oleh pemerintah Indonesia,” ujarnya.
BACA JUGA: Hidayat Nur Wahid: Sidang Tahunan Bukti MPR Taat Aturan
Lebih lanjut, Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jakarta II (termasuk luar negeri) ini menuturkan pemerintah Indonesia perlu melakukan koreksi dan maksimalisasi usaha dan meningkatkan kualitas perlindungan terhadap WNI dalam menyelesaikan masalah Covid-19 dengan menghadirkan kejujuran data, kesatupaduan dan konsistensi kebijakan, serta profesionalitas yang bisa dipercaya oleh dunia internasional.
“Ini juga terkait dengan marwah dan harga diri bangsa dan negara kita, selain pelaksanaan kewajiban melindungi seluruh WNI,” tegasnya.
BACA JUGA: Abraham Liyanto: Sudah Waktunya NTT Diatur UU Tersendiri
HNW mendesak agar Presiden Jokowi tampil terdepan, ambil tanggung jawab sebagai Kepala Negara, agar berbagai silang sengketa pelaksanaan kebijakan soal penanganan covid -19 bisa segera diselesaikan, sehingga ada harmoni dan sinergi yang positif dan produktif antara pemerintah pusat (termasuk antar Menteri) dengan pemerintah daerah.
Tujuannya adalah agar mereka lebih kompak dan satu kata dalam menangani wabah Covid-19 ini, sehingga persoalan covid-19 dengan berbagai dampaknya, termasuk ketidakpercayaan masyarakat Internasional itu dapat diselesaikan dengan baik.
“Dan dengan itu penanganan covid-19 bisa lebih efektif yang diharapkan dengan itu kepercayaan Internasional kepada Indonesia bisa segera pulih kembali. Pemerintah harus betul-betul menjadi teladan dalam mengimplementasikan protokol Covid-19 agar rakyat percaya dan bisa diajak berkontribusi atasi Covid-19,” jelasnya.
HNW mengkritik sikap pemerintah yang dalam situasi seperti sekarang, dimana 59 negara menutup pintu terhadap pendatang dari Indonesia, tetapi Indonesia malah masih membuka pintu kedatangan TKA dari China, negeri awal menyebarnya covid -19. Pemerintah terkesan diskriminatif dan tak peka&tak serius dengan fakta semakin banyaknya korban dan makin menyebarnya wabah Covid-19 di Indonesia, dan ketidakpercayaan masyarakat Internasional, justru Pemerintah ngotot memperlonggar aturan dengan tetap menerima kedatangan WNA, khususnya tenaga kerja asing (TKA) dari China dengan alasan investasi, belum tersedianya SDM untuk mengerkankan proyek strategis nasional.
Bahkan, lanjutnya, ada pula wacana pemerintah untuk membuka kembali pariwisata di tengah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia yang makin tidak terkendali.
Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemerintah konsisten dan konsekuen untuk lebih serius, dengan Presiden Jokowi sendiri yang turun gunung memimpin langsung penanganan covid-19 dan dampak-dampak kesehatan, sosial ekonomi, kepercayaan Internasional, serta fokus menangani wabah ini dengan memaksimalkan dukungan untuk rumah sakit dan para tenaga kesehatan, anggaran penelitian Vaksin, penegakkan aturan dan memberikan pengayoman dan teladan kepada rakyat.
“Bila komitmen kepala negara sebagai penanggung jawab utama dilaksanakan secara maksimal, kekompakan para aparat laksanakan aturan bisa diwujudkan, RS dan para Tenaga Kesehatan terposisikan dengan terhormat sehingga bisa maksimal bantu terpapar covid, dan laku-laku positif itu ditularkan kepada rakyat, rakyat pun melihat keseriusan Pemerintah, Indonesia akan mempunyai harapan baru yang dapat mengatasi covid-19 dan dampak-dampaknya, sehingga Indonesia dan WNI-nya tidak lagi ditakuti, dan bahkan akan bisa mendapatkan kembali kepercayaan internasional itu,” pungkasnya.(jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich