JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan peserta home schooling tidak dapat mengikuti ujian nasional (Unas) yang diselenggarakan minggu depan. Pasalnya, sifat dari pendidikan tersebut adalah nonformal, sehingga tidak mungkin evaluasinya dilakukan secara formal.
"Prinsipnya gampang. Home schooling formal atau nonformal. Kalau nonformal, maka evaluasinya nonformal juga. Tidak mungkin ikut formal. Begitu juga dengan formal tidak mungkin evaluasi ikut nonformal," tegas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh di Jakarta, Kamis (12/4).
Tahun ini, lanjut Nuh, Unas diikuti 2.580.446 siswa. Terdiri dari 1.534.921 siswa SMA 303.601 siswa MA, dan 1.041.924 siswa SMK. Total sekolah yang menyelenggarakan ujian mencapai 27.237 unit. Sebanyak 11.673 adalah SMA, 6.484 MA, dan 9.080 SMK.
"Mereka semua memakai ruangan sebanyak 148.352 ruang dan diawasi oleh 296.704 pengawas, sehingga anggaran yang dibutuhkan sangat besar," jelas mantan Rektor ITS Surabaya tersebut.
Sementara itu, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Aman Wirakartakusumah menambahkan, pemerintah belum yakin home schooling yang mulai berkembang adalah sekolah rumah yang ada di undang-undang. Sebab, home schooling seharusnya tidak ada mentor atau guru dan jadwal belajar. Pengajarnya adalah orang tua.
"Itu yang perlu dibicarakan. Tapi dalam menangani mereka yang ikut home schooling sekarang ada pendidikan nonformal. Untuk itu disalurkan melalui ujian paket atau kesetaraan kalau mau dinyatakan lulus dan dapat ijazah," tegas mantan Rektor IPB tersebut. Diakui Aman, home schooling saat ini sedang jadi tren di masyarakat, terutama artis-artis yang sangat sibuk, sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan formal.
Masalah yang terjadi, lanjut Aman, ada keinginan home schooling setara dengan sekolah formal. Tentunya keinginan ini harus dipikirkan bersama-sama. Karena, filosofinya berbeda dengan sekolah umum.
"Harusnya kalau diperlakukan tidak fair sebetulnya mereka pikirkan yang 2,5 juta anak ikuti program reguler lima hari sekolah dan dibandingkan ikuti Sabtu-Minggu hanya beberapa bulan dan ikuti ujian. Ada sifatnya filosofis yang kita tetapkan. Jalan keluar memungkinkan mereka ikut jalur kesetaraan. Kalau SMA itu Paket C," ungkap Aman.
Yang jadi persoalan, lanjutnya, bagaimana jika anak cerdas baru ikut home schooling selama dua tahun, tapi sudah mau ikut ujian. Pendekatannya ambil mereka disetarakan dengan program akselerasi. Di sekolah formal bisa ikut ujian walau belum selesai masa sekolahnya. Tapi, harus dibuktikan dengan psikotes yang dilaksanakan lembaga kredibel. IQ mereka harus di atas 130.
"Itu juga banyak yang protes. Kita juga berlakukan pelajar formal ikut akselerasi, tapi IQ 130. Apa home schooling bisa seperti itu," tanya Aman.
Hingga kini, kata Aman, pemerintah kesulitan mengakomodir home schooling yang ikut Unas. Sebab, dengan formula kelulusan saat ini home schooling harus punya nilai rapor setiap semesternya. "Banyak yang belum setertib itu. Sebagian hasil produk paket belum bisa dilaporkan mereka karena belum terkumpul," jelas Aman.
Semenrtara itu, Nuh mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan dua skenario pelaksanaan Unas di daerah rawan bencana, baik bencana alam seperti di Aceh maupun sosial di Ambon. "Ada dua skenario, yakni bencana yang terjadi saat pelaksanaan Unas, dan menjelang Unas seperti sekarang ini," katanya.
Mantan Menkominfo tersebut menguraikan, jika bencana terjadi tepat saat pelaksanaan Unas, prioritas ada pada keselamatan nyawa siswa. Sebab pelaksanaan Unas akan ditunda, dan dicarikan waktu lain, kecuali hanya lokalistik di kecamatan tertentu.
Tidak mungkin sekabupaten atau provinsi ditunda semua. Skenario kedua, lanjut Nuh, bencana terjadi sebelum pelaksanaan Unas, sehingga berdampak pada kerusakan sejumlah fasilitas sekolah. Ujian tetap berjalan, namun pelaksanaan dipindah dengan menggunakan fasilitas umum yang kondisinya masih baik. (cdl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Beredar Kabar Soal UN Bocor
Redaktur : Tim Redaksi