Honor KPPS Cuma Rp 500 Ribu, Astaga! Masih Ada yang Belum Terima

Selasa, 23 April 2019 – 11:22 WIB
Ratusan petugas KPPS mendatangi kantor KPU Sleman, Senin (22/4). Foto: Elang Kharisma Dewangga/Radar Jogja

jpnn.com, JOGJA - Ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman untuk menuntut hak mereka.

Dari penelusuran Radar Jogja, honor KPPS Sleman belum cair hingga kemarin, atau sampai lima hari setelah pemungutan suara 17 April lalu. Ketua Komunitas Peduli KPPS Sleman R. Muh Yadidi menilai keterlambatan pembayaran honor merupakan bentuk tidak profesionalnya kinerja lembaga KPU.

BACA JUGA: Jokowi Ikut Berduka Atas Meninggalnya Pejuang Demokrasi Selama Pemilu Serentak 2019

Dia tidak menerima alasan KPU soal keterlambatan pencairan honor KPPS, yakni soal waktu untuk verifikasi latar belakang pekerjaan petugas KPPS. "Proses tersebut harusnya sudah selesai saat calon petugas KPPS diseleksi dan dinyatakan lolos," ungkapnya kemarin.

Ketua KPPS Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9 Minomartani Ngaglik itu menambahkan, telatnya pembayaran honor berpengaruh terhadap minat masyarakat menjadi KPPS.

BACA JUGA: Ada Riak - Riak Kecil, Jokowi Ingatkan TNI - Polri Jaga Keamanan Usai Pilpres

Apalagi besaran honornya dicap tak sebanding dengan beban kerja. “KPPS harus kerja keras. Bahkan tak sedikit yang tak tidur 24 jam untuk menyelesaikan proses rekapitulasi suara,” beber Yadidi.

(Baca Juga: Kronologis Meninggalnya Ketua KPPS di Cianjur, 3 Kali Mengeluh Sakit di Dada, Masih saja Bekerja)

BACA JUGA: 33 Pengawas Pemilu Serentak 2019 Meninggal, 566 Orang Dapat Musibah

Sebagaimana diketahui, honor ketua KPPS sebesar Rp 550 ribu, anggota Rp 500 ribu, dan linmas Rp 400 ribu. "Kalau ada pemilihan kepala daerah (pilkada) coba biar KPU yang jadi KPPS," katanya kesal.

Yadidi mendesak KPU Sleman membayarkan honor KPPS paling lambat hari ini (23/4) pukul 24.00. "Jika masih diingkari kami akan memproses seuai perundang-undangan," tuturnya.

Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sleman Ahmad Baehaqi berjanji segera mencairkan honor KPPS dan linmas yang totalnya mencapai Rp 15 miliar. Untuk seluruh petugas KPPS di 3.392 TPS se-Sleman. "Kalau bisa besok (hari ini, Red) sudah bisa ditransfer ke sekretariat panitia pemilihan kecamatan (PPK),” ujarnya.

Dari PPK, dana tersebut diteruskan ke panitia pemungutan suara (PPS). Lalu ke KPPS. Dalam kesempatan itu Baehaqi beralasan bahwa keterlambatan pencairan honor KPPS karena masalah administrasi.

Dia berdalih telah terjadi keterlambatan penyerahan data petugas KPPS ke KPU. "Ada KPPS yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan datanya dikirim 18 April,” kata Baehaqi. “Bahkan ada yang belum lengkap. Format seperti PNS golongan berapa itu dikirimnya terlalu mepet," tambahnya.

Secara prosedur, lanjut Baehaqi, pencairan honor KPPS tidak harus pada hari-H pencoblosan. Menurutnya, pencairan honor KPPS tergantung kebijakan masing-masing pengguna anggaran. "Kebijakannya ada di sekretariat KPU Sleman," kelitnya.

Honor yang akan diterima para petugas KPPS masih harus dipotong pajak tiga persen.

Sementara itu, kasus hampir serupa terjadi di Gunungkidul. Di Bumi Handayani honor pengawas TPS yang belum cair. Ironisnya, hingga kemarin belum ada kejelasan kapan mereka bakal menerima hak sebesar Rp 550 ribu itu.

(Baca lagi: 33 Pengawas Pemilu Serentak 2019 Meninggal, 566 Orang Dapat Musibah)

Sejauh ini pengawas TPS hanya menerima uang bimbingan teknis (bimtek), uang makan, dan uang transport. “Total honor Rp 1,2 juta. Uang bimtek dua kali Rp 400 ribu, transport dan uang makan Rp 150 ribu,” beber Yesica Novaria Aveni, pengawas TPS di wilayah Kecamatan Ponjong.

Komisioner Bidang Pengawasan, Humas, dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Gunungkidul Rosita tak menampik masalah tersebut. Kendati demikian, dia memastikan sisa honor pengawas TPS bakal segera dicairkan langsung melalui rekening masing-masing.

“Hari ini (kemarin) anggaran sudah turun. Tinggal dirapatkan untuk kemudian diserahkan kepada pengawas TPS,” katanya.

Di Gunungkidul total ada 2.718 TPS. Setiap TPS diawasi seorang pengawas. “Yang jelas, kami tidak seperti di Sleman. Pencairan honor pengawas TPS karena terkendala hari libur,” ujar Rosita. (har/gun/yog)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Seharusnya Kubu Jokowi dan Prabowo Perhatian, Sudah 90 Petugas KPPS Meninggal


Redaktur & Reporter : Adek

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler