jpnn.com - BANDARLAMPUNG - Tak hanya profil Calon Presiden PDI Pejuangan Joko Widodo yang menjadi masalah pada soal Ujian Nasional (UN) SMA kali ini, tapi juga seputar pembayaran honorer pengawas UN.
Terungkap pengawas untuk dua kabupaten belum menerima honor yang ditetapkan Rp50 ribu per orang/hari. Yakni Kabupaten Pesawaran dan Pesisir Barat. Hal ini disebabkan keterlambatan mereka memberikan data rekening kepada Disdik Provinsi Lampung.
BACA JUGA: Kemendikbud Resmi Tutup TK JIS
’’Sampai Senin (14/4, Red) belum semua kabupaten/kota memberikan nomor rekening. Padahal, Sabtu dan Minggu (12-13/4) kami sudah sampaikan MoU (memorandum of understanding)-nya melalui email dan kami minta nomor rekening,’’ tutur Maida seperti yang dilansir Radar Lampung (JPNN Group), Jumat (18/4).
Maida memaparkan, selain keterlambatan menyerahkan rekening, dari pusat memang telat menyetor dana yang dianggarkan Rp4,4 miliar untuk pengawas UN SMA dan SMP. Itu pun yang ditransfer baru untuk SMA, sementara SMP belum. ’’Namun yang jelas pasti dibayarkan karena anggarannya ada. Yang belum menerima harap bersabar,’’ pinta Maida. (fit/ade/awa/jpnn)
BACA JUGA: Teken MoU, Tiap Tahun Kirim 5 Lulusan SMU ke Cambridge
BACA JUGA: 635 Siswa SMA Dipastikan tak Lulus UN
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Belum Layak Muncul di Soal UN
Redaktur : Tim Redaksi