JAKARTA--Forum Honorer Kategori Satu (K1) Nganjuk menuding pemerintah lepas tangan dengan masalah hasil audit tujuan tertentu (ATT).
Mereka merasa dipimpong pemerintah karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saling lempar tangan.
"Kami ke Kantor BKN untuk mempertanyakan hasil ATT diminta ke tim pokja KemenPAN-RB dan BPKP. Di sini kami malah disuruh ke BKN dengan alasan otoritas ada di BKN. Kok antarpemerintah tidak becus begitu. Diombang-ambing begini kan sangat tidak enak," ketus Ketua Forum Honorer K1 Nganjuk Sajianto didampingi Wakil Ketua Basori di media center KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (3/7).
Keduanya membeberkan data usulan honorer K1 Nganjuk awalnya 1.531 orang. Dalam verifikasi validasi (verval) tahap pertama, 1.296 orang dinyatakan memenuhi kriteria (MK). Kemudian data tersebut di-quality assurance (QA) lagi dan hasilnya yang MK tetap 1.296 orang.
"Anehnya data yang sudah MK ini diaudit tujuan tertentu (ATT) lagi. Hasilnya sangat mengejutkan yang MK hanya empat orang, tidak memenuhi kriteria (TMK) empat, 1.178 MK tapi harus ada otorisasi, dan 110 dinyatakan TMK karena non APBD dan dapat masuk kategori dua (K2). Padahal fakta hukumnya mereka gajinya bersumber APBD," beber Sajianto.
Ditambahkan Basori, kunci dari ATT itu ada di KemenPAN dan BPKP karena kedua instansi tersebut yang melakukan ATT. Sedangkan BKN tidak dilibatkan dalam ATT.
"Kita pakai logika saja deh, ATT itu ada karena kebijakan MenPAN-RB. Lah sekarang kita mau menanyakan hasil ATT kok dipimpong ke BKN. Alasannya BKN-lah yang punya otoritas. Padahal BKN hanya menerima hasil audit saja, jadi bagaimana bisa mereka memutuskan MK atau TMK. Ini akal-akalan pemerintah saja," kritik Basori.
Baik Sajianto maupun Basori mengimbau pemerintah untuk menuntaskan masalah ATT ini secepatnya. Jangan sampai ribuan honorer yang di-ATT tersebut melakukan aksi protes ke pusat.
"Di Nganjuk kami sudah melakukan aksi protes besar-besaran. Kalau pemerintah masih lelet, bukan tidak mungkin kami honorer dari 32 daerah yang di ATT akan melakukan demo ke pusat," tegas Basori. (esy/jpnn)
Mereka merasa dipimpong pemerintah karena Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) saling lempar tangan.
"Kami ke Kantor BKN untuk mempertanyakan hasil ATT diminta ke tim pokja KemenPAN-RB dan BPKP. Di sini kami malah disuruh ke BKN dengan alasan otoritas ada di BKN. Kok antarpemerintah tidak becus begitu. Diombang-ambing begini kan sangat tidak enak," ketus Ketua Forum Honorer K1 Nganjuk Sajianto didampingi Wakil Ketua Basori di media center KemenPAN-RB, Jakarta, Rabu (3/7).
Keduanya membeberkan data usulan honorer K1 Nganjuk awalnya 1.531 orang. Dalam verifikasi validasi (verval) tahap pertama, 1.296 orang dinyatakan memenuhi kriteria (MK). Kemudian data tersebut di-quality assurance (QA) lagi dan hasilnya yang MK tetap 1.296 orang.
"Anehnya data yang sudah MK ini diaudit tujuan tertentu (ATT) lagi. Hasilnya sangat mengejutkan yang MK hanya empat orang, tidak memenuhi kriteria (TMK) empat, 1.178 MK tapi harus ada otorisasi, dan 110 dinyatakan TMK karena non APBD dan dapat masuk kategori dua (K2). Padahal fakta hukumnya mereka gajinya bersumber APBD," beber Sajianto.
Ditambahkan Basori, kunci dari ATT itu ada di KemenPAN dan BPKP karena kedua instansi tersebut yang melakukan ATT. Sedangkan BKN tidak dilibatkan dalam ATT.
"Kita pakai logika saja deh, ATT itu ada karena kebijakan MenPAN-RB. Lah sekarang kita mau menanyakan hasil ATT kok dipimpong ke BKN. Alasannya BKN-lah yang punya otoritas. Padahal BKN hanya menerima hasil audit saja, jadi bagaimana bisa mereka memutuskan MK atau TMK. Ini akal-akalan pemerintah saja," kritik Basori.
Baik Sajianto maupun Basori mengimbau pemerintah untuk menuntaskan masalah ATT ini secepatnya. Jangan sampai ribuan honorer yang di-ATT tersebut melakukan aksi protes ke pusat.
"Di Nganjuk kami sudah melakukan aksi protes besar-besaran. Kalau pemerintah masih lelet, bukan tidak mungkin kami honorer dari 32 daerah yang di ATT akan melakukan demo ke pusat," tegas Basori. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbukti Selingkuh, Hakim PN Singkawang Diberhentikan
Redaktur : Tim Redaksi