jpnn.com - MEDAN - Ratusan tenaga honorer kategori dua (K2) di lingkungan Pemko Medan yang lulus tes harus bersabar kembali. Sebab, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VI Sumut Aceh masih memproses seluruh usulan pemberkasan honorer K2.
“Berkas honorer K2 yang masuk bukan hanya dari Medan, melainkan ada dari beberapa daerah lain. Dari 11 ribu honorer K2, baru 5.000 berkas yang masuk,” ujar Kepala BKN Regional VI Sumut Aceh, Nyoman Harsa, seperti diberitakan Sumut Pos (Grup JPNN).
BACA JUGA: Para Perempuan Minta Pakaian Dalam
Mengenai honorer K2 Medan, Nyoman juga sudah mendapatkan informasi tentang kesediaan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk mempercepat proses keluarnya Nomor Induk Pegawai (NIP).
“Saya sedang berada di Nias, jadi belum sempat lihat berkasnya secara langsung. Anggota juga belum ada berikan laporan apakah SPTJM yang dikirimkan Pemko Medan sudah sesuai dengan Surat Edaran Kepala BKN,” jelasnya.
BACA JUGA: Harga Pertamax di Padang masih Rp12.200
Walaupun demikian, pria berdarah Bali itu menargetkan seluruh permasalahan honorer K2 dapat diselesaikan pada bulan Desember mendatang. “Penetapan NIP itu ada di BKN pusat, tentu berkas honorer K2 akan kita kirimkan agar NIP dapat ditetapkan,” bebernya.
Nyoman meminta agar seluruh tenaga honorer K2 untuk tidak risau dengan adanya moratorium penerimaan PNS yang akan dilakukan oleh Pemerintahan saat ini. Sebab, hal itu tidak akan mempengaruhi banyak hal. “Kalau untuk tenaga honorer tidak termasuk moratorium, apalagi yang sudah dinyatakan lulus CPNS,” ucapnya mengakhiri.
BACA JUGA: Perairan Barito Rawan Kecelakaan
Upaya Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin mendandatangani Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) untuk pengusulan Nomor Induk Pegawai (NIP) disambut suka cita oleh Forum Honorer Indonesia (FHI).
Sebelumnya, Sekjen Presidium FHI Pusat, Eko Imam Suryanto mengaku lega proses honorer K2 sudah berada di Badan Kepegawaian Negera (BKN) Regional VI. “Tentu kami berharap BKN Regional secepatnya menuntaskan proses honorer K2 Medan,” ujar Eko.
Tentu FHI, kata dia, akan tetap mengawal proses di BKN, dan berharap sebelum bulan Desember seluruh NIP honorer K2 Medan sudah diterbitkan. “Mudah-mudahan penantian panjang tenaga honorer selama ini berbuah manis,” tandasnya.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terus mendorong penyelesaian masalah nasib honorer K2 asli namun gagal tes November 2013. Dalam waktu dekat, Komite III DPD akan mempertemukan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi dengan para pengurus FHI.
Sekjen FHI Imam Eko Suryanto menjelaskan, agenda ini merupakan hasil pertemuan FHI dengan Komite III DPD pada 18 September 2014. “FHI dan seluruh tenaga Honorer di Indonesia mengucapkan terimakasih atas apresiasi DPD Komite III terkait permasalahan Tenaga Honorer di Indonesia,” terang Eko Imam dalam keterangannya, Minggu (23/11).
Eko menjelaskan, dalam pertemuan sebelum DPD masuk masa reses ini, selain membahas masalah nasib honorer K2, Yuddy juga akan dimintai penjelasan mengenai kebijakan moratorium penerimaan CPNS.
“Tentunya FHI sebagai wadah honorer semua kategori berharap sudah ada draft rumusan dari pihak pemerintah terkait skenario yang akan dibahas,” harapnya.
FHI juga akan menyiapkan data data pembanding yang akan disampaikan dalam pertemuan tersebut. “Tentunya yang paling penting adalah jumlah tenaga honorer dari semua bidang tugas, dengan harapan bisa dijadikan bahan kajian oleh pemerintah,” kata Eko, honorer K2 asal Medan itu.
Selain itu FHI juga akan menyiapkan bahan kajian terkait payung hukum untuk pengangkatan tenaga honorer, sekaligus aspek pelaksanaan. “Selanjutnya terkait hal diatas kami meminta kepada seluruh Pengurus Forum Honorer di daerah agar segera melakukan konsolidasi dan melakukan pendataan ulang Honorer yang ada di daerah baik itu yang K2 maupun Non Kategori,” kata dia.
FHI juga sudah menyiapkan format untuk pendataan dimaksud. “FHI juga meminta kepada seluruh Honorer di Indonesia untuk lebih kompak dan padu dalam satu gerak perjuangan, perbaikan nasib dan masa depan,” pungkasnya.
Data dari daerah diminta agar dikirim ke email: ekoimams@yahoo.co.id atau pramono_agus@yahoo.com atau langsung inbox ke akun Facebook FHI dan Hasbi Prabumulih. Paling lambat 4 Desember 2014. (dik/sam/ila)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Oknum Guru SD Ditangkap Jual Judi Togel
Redaktur : Tim Redaksi