jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan pemerintah menerbitkan PermenPAN-RB 61/2018 untuk mengakomodir peserta CPNS yang gagal dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) terus menuai kritik. Kritik kali ini disuarakan Sekjen Forum Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Muhammad Nur Rambe.
Sejak awal, kata dia, pihaknya sudah curiga atas PermenPAN-RB 36 dan 37 Tahun 2018. Saat itu, FPHI sudah berdialog dengan Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Mudzakir.
BACA JUGA: Terbit PermenPAN RB 61, nih Respons Pimpinan Honorer K2
“Hasilnya, Karo HKIP memaksa kami melakukan judicial review atas PermenPAN-RB tersebut,” kata Rambe kepada JPNN, Kamis (22/11).
Ternyata kecurigaan FPHI, lanjutnya, terbukti. Mulai dari dimasukkannnya eks honorer K2 dalam rekrutmen CPNS yang syaratnya itu multitafsir hingga tiba saatnya passing grade gagal total. Hebatnya, MenPAN-RB tidak kekurangan akal.
BACA JUGA: Honorer K2 Masih Berharap Diterima Jokowi di Istana
“Saya secara pribadi melihat munculnya PermenPAN-RB 61/2018 sarat dengan tipu-tipu," sergahnya.
Ini dilihat dari seleksi CPNS 2013. Honorer K2 dites secara nasional. Pelaksanaan tes tersebut yang diklaim MenPAN-RB saat itu, sangat transparan. Tidak ada tipu-tipu. Tidak ada manipulasi.
BACA JUGA: Prabowo Pasti Tepati Janji Tuntaskan Masalah Honorer K2
Namun, kenyataanya tes tersebut tidak ada nilainya. Anehnya MenPAN-RB bisa meluluskan dan tidak meluluskan. Hingga saat ini Panselnas tidak bertanggung jawab atas hal itu.
"Parahnya, hingga kini yang tertinggalkan dari aturan tersebut (honorer K2) protes terus menerus dan tidak punya jalan keluar hingga lahirlah UU Aparatur Sipil Negara (ASN)," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mestinya Presiden Tahu Honorer K2 Punya Kompetensi
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad