jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Timur Eko Mardiono semringah lantaran rekrutmen PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap II kemungkinan besar bakal diundur tahun depan.
Dia malah menyarankan agar honorer K2 yang sudah lulus PPPK tahap I tahun 2019 dibatalkan.
BACA JUGA: Lebih Baik Honorer K2 yang Lulus Rekrutmen PPPK Tahap I Dijadikan PNS
"Saya senang sekali PPPK tahap II tidak digelar tahun ini. Lebih bagus lagi kalau hasil seleksi PPPK tahap I dibatalkan. Bagusnya langsung diangkat jadi PNS saja," kata Eko kepada JPNN.com, Sabtu (24/8).
Ide tersebut, lanjut Eko, lantaran sampai saat ini belum ada payung hukum yang menjadi landasan pengangkatan PPPK. Dia menilai rekrutmen PPPK tahap I lebih pada kepentingan politik.
BACA JUGA: Ada Honorer K2 Digaji Rp3,9 Juta, Daerah Lain Rp150 Ribu
"Kami semua tahu kok rekrutmen PPPK tahap I karena kepentingan politik makanya banyak yang enggak melamar. Sekarang terbukti kan, yang sudah lulus saja masih belum jelas statusnya," terangnya.
Eko menyarankan, daripada pemerintah ribet mengurus PPPK yang belum ada payung hukumnya, lebih baik lulusan hasil seleksi tahap I diangkat jadi PNS. Soal usia 35 tahun ke atas bisa diatur karena bidan desa PTT tua juga diangkat menjadi PNS lewat Keppres.
BACA JUGA: Tahun ini tak ada Rekrutmen PPPK Tahap II
BACA JUGA: Ada Honorer K2 Digaji Rp3,9 Juta, Daerah Lain Rp150 Ribu
"Apa bedanya honorer K2 dengan bidan desa PTT. Mereka saja tiap bulan terima gaji jutaan masih menuntut PNS, apalagi honorer K2 yang digaji supermurah Rp 150 ribu per bulan. Jadi usulan saya batalkan saja rekrutmen PPPK untuk honorer K2. Jatah honorer K2 itu PNS. Biarkan pelamar umum yang jadi PPPK," tegasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Insyaallah Rezeki Honorer K2 enggak Akan Tertukar
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad