jpnn.com - Pengurus Aliansi Honorer Nasional (AHN) Musa Nurue mengungkapkan, ada pembohongan publik yang dilakukan Pemkab Maluku Barat Daya (MBD). Sesuai informasi yang diperoleh AHN MBD, pemkab menyatakan tidak ada lagi honorer K2. Semua sudah terselesaikan lewat jalur CPNS.
"Pemerintah mengatakan honorer K2 tidak ada lagi di MBD alias nol dan sudah selesai semuanya. Faktanya masih banyak yang belum terakomodir," ujar Musa kepada JPNN.com, Minggu (13/10).
BACA JUGA: Tolong Pak Menteri, Jangan Hanya Guru Honorer yang Diperhatikan
Beruntung kata Musa, dia ikut AHN sehingga bisa memerjuangkan nasib rekan-rekannya di MBD. Honorer K2 MBD yang sudah terpuruk, bisa bangkit lagi semangatnya.
"Pemkab MBD sudah bersikap zalim kepada honorer K2. Seluruh honorer K2 di MBD adalah korban politik. Begitu suaranya diambil, dicampakkan begitu saja," ketusnya.
BACA JUGA: Honorer K2 Butuh Kejelasan Status, Bukan Hanya soal Gaji
Musa menambahkan, pihaknya kecewa dengan sikap pejabat daerah serta politikus dari Partai PDIP di Kabupaten, Kecamatan Tiakur yang menyatakan seluruh pergerakan AHN perlu dicurigai dan diteliti ruang geraknya.
"Kami kan forum perjuangan. Kok malah dicurigai ada penunggangnya. Mestinya sebagai pejabat daerah dan negara, semua forum honorer digandeng. Bukan malah dicurigai dan dimusuhi. Kami berjuang karena ingin ada kejelasan status honorer K2 kok," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: Tahun Depan Banyak Honorer K2 Pensiun, dapat Apa?
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad