TASIK – Honorer kategori 2 atau K2 panik saat pemerintah pusat memberlakukan zero growth. Mereka khawatir tidak terakomodir dengan sistem pengangkatan CPNS sesuai dengan PNS yang pensiun.
"Saat informasi tadi muncul di media massa, banyak tenaga honorer langsung meminta kejelasan nasib mereka pada kami," ujar Ketua Komite Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kota Tasikmalaya Nedi Junaidi di Sekretariat KTSI Kota Tasikmalaya Jalan Perum Cisalak.
Menurutnya sistem zero growth membuat persaingan tidak sehat sesama tenaga honorer K2. Karena para tenaga sukwan tersebut memang sudah menunggu lama agar bisa diangkat menjadi PNS. "Sistem itu bisa membuat honorer K2 saling sikut agar bisa lolos pada kuota yang diberikan. Untuk itu kita berharap pemkot segera melakukan konsultasi masalah K2," harapnya.
Selama ini sebanyak 633 tenaga honorer K2 memang dalam posisi harap-harap cemas menunggu pengangkatan mereka menjadi PNS. Jika memang rencana tes akan segera dilaksanakan, maka dirinya berharap ada juga kepastian bagi honorer K2 yang nanti tidak lolos. "Zero growth itu akan membuat honorer K2 semakin cemas, sebab indikator tes atau pengangkatan PNS-nya hingga kini masih buram," ungkapnya.
Sekretaris KTSI Kota Tasikmalaya Budi Rahmat pun memprotes konsep zero growth. "Bisa terjadi persaingan yang tidak sehat dan ini perlu penjelasan bagi mereka agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Sistem zero growth, kata Budi, atmosfernya akan sama dengan perekrutan CPNS dari pelamar umum. "Untuk itu kita memohon kepada legislatif dan eksekutif untuk mendorong dan mengupayakan supaya semua honorer K2 bisa terakomodir," tuturnya.
Jika honorer K2 tidak bisa terakomodir semua, harus ada upaya lain untuk bisa menenangkan honorer K2. Misalkan yang tidak lolos tahun ini dimasukan dalam kategori daftar tunggu atau waiting list. "Jangan sampai K2 ini menjadi tercecer nasibnya seperti K1. Sebab sudah ada himbauan dari Presiden agar semua tenaga honorer diangkat menjadi PNS," tuturnya.
Dihubungi terpisah Kabag Kepegawaian Setda Kota Tasikmalaya Kuswa Wardana mengungkapkan sistem zero growth merupakan kebijakan mutlak pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah hanya mengikuti mekanisme tersebut.
"Kita hanya menjalankan aturan main yang ada dan sejauh ini memang pengangkatan honorer K2 menggunakan sistem zero growth," ungkapnya.
Pihaknya akan secepatnya melakukan konsultasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) terkait nasih honorer K2 yang nantinya tidak lolos tes.
Sebab kuota pengangkatan CPNS dari K2 bagi Kota Tasik hanya 230 orang. "Kita dan Komisi I akan segera mendatangi Men PAN RB dalam upaya mencari solusi masalah ini," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan Radar (grup JPNN), nasib 403 tenaga honorer K2 di Kota Tasikmalaya terancam tidak terakomodir menjadi pegawai negeri sipil, jika pengisian 230 PNS yang pensiun diambil dari honorer yang tidak dibiayai APBD atau APBN ini.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Enjang Bilawini saat ini di Kota Tasikmalaya memiliki 633 honorer K2. Jadi jika pengisian 230 jumlah PNS pensiun disamakan dengan jumlah PNS yang diangkat (zero growth), maka akan ada 403 tidak terakomodir.
"Jadi jika tetap menggunakan sistem zero growth ada sekitar 403 honorer K2 tidak terakomodir dan belum jelas nasibnya seperti apa," tuturnya, kemarin (9/5).
Untuk itu, kata Enjang, sebelum sistem zero growth resmi ditetapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), pihaknya mendesak pemkot secepatnya mengupayakan agar sistem tersebut tidak sampai berlaku. (kim)
"Saat informasi tadi muncul di media massa, banyak tenaga honorer langsung meminta kejelasan nasib mereka pada kami," ujar Ketua Komite Tenaga Sukwan Indonesia (KTSI) Kota Tasikmalaya Nedi Junaidi di Sekretariat KTSI Kota Tasikmalaya Jalan Perum Cisalak.
Menurutnya sistem zero growth membuat persaingan tidak sehat sesama tenaga honorer K2. Karena para tenaga sukwan tersebut memang sudah menunggu lama agar bisa diangkat menjadi PNS. "Sistem itu bisa membuat honorer K2 saling sikut agar bisa lolos pada kuota yang diberikan. Untuk itu kita berharap pemkot segera melakukan konsultasi masalah K2," harapnya.
Selama ini sebanyak 633 tenaga honorer K2 memang dalam posisi harap-harap cemas menunggu pengangkatan mereka menjadi PNS. Jika memang rencana tes akan segera dilaksanakan, maka dirinya berharap ada juga kepastian bagi honorer K2 yang nanti tidak lolos. "Zero growth itu akan membuat honorer K2 semakin cemas, sebab indikator tes atau pengangkatan PNS-nya hingga kini masih buram," ungkapnya.
Sekretaris KTSI Kota Tasikmalaya Budi Rahmat pun memprotes konsep zero growth. "Bisa terjadi persaingan yang tidak sehat dan ini perlu penjelasan bagi mereka agar tidak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.
Sistem zero growth, kata Budi, atmosfernya akan sama dengan perekrutan CPNS dari pelamar umum. "Untuk itu kita memohon kepada legislatif dan eksekutif untuk mendorong dan mengupayakan supaya semua honorer K2 bisa terakomodir," tuturnya.
Jika honorer K2 tidak bisa terakomodir semua, harus ada upaya lain untuk bisa menenangkan honorer K2. Misalkan yang tidak lolos tahun ini dimasukan dalam kategori daftar tunggu atau waiting list. "Jangan sampai K2 ini menjadi tercecer nasibnya seperti K1. Sebab sudah ada himbauan dari Presiden agar semua tenaga honorer diangkat menjadi PNS," tuturnya.
Dihubungi terpisah Kabag Kepegawaian Setda Kota Tasikmalaya Kuswa Wardana mengungkapkan sistem zero growth merupakan kebijakan mutlak pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah hanya mengikuti mekanisme tersebut.
"Kita hanya menjalankan aturan main yang ada dan sejauh ini memang pengangkatan honorer K2 menggunakan sistem zero growth," ungkapnya.
Pihaknya akan secepatnya melakukan konsultasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB) terkait nasih honorer K2 yang nantinya tidak lolos tes.
Sebab kuota pengangkatan CPNS dari K2 bagi Kota Tasik hanya 230 orang. "Kita dan Komisi I akan segera mendatangi Men PAN RB dalam upaya mencari solusi masalah ini," tandasnya.
Sebelumnya diberitakan Radar (grup JPNN), nasib 403 tenaga honorer K2 di Kota Tasikmalaya terancam tidak terakomodir menjadi pegawai negeri sipil, jika pengisian 230 PNS yang pensiun diambil dari honorer yang tidak dibiayai APBD atau APBN ini.
Menurut Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya H Enjang Bilawini saat ini di Kota Tasikmalaya memiliki 633 honorer K2. Jadi jika pengisian 230 jumlah PNS pensiun disamakan dengan jumlah PNS yang diangkat (zero growth), maka akan ada 403 tidak terakomodir.
"Jadi jika tetap menggunakan sistem zero growth ada sekitar 403 honorer K2 tidak terakomodir dan belum jelas nasibnya seperti apa," tuturnya, kemarin (9/5).
Untuk itu, kata Enjang, sebelum sistem zero growth resmi ditetapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN RB), pihaknya mendesak pemkot secepatnya mengupayakan agar sistem tersebut tidak sampai berlaku. (kim)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nyaleg, 20 Kades Diwarning
Redaktur : Tim Redaksi