jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said menyatakan tidak setuju dengan dua opsi yang dipilih pemerintah dalam mengisi formasi CPNS kosong. Opsi menurunkan passing grade maupun perangkingan dinilai sama-sama menurunkan wibawa pemerintah.
“Masa sih pemerintah mau menarik kata-kata yang sudah diucapkan. Kalau ini dipaksakan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem rekrutmen CPNS yang mulai transparan," kata Lukman kepada JPNN, Jumat (16/11).
BACA JUGA: Guru Honorer K2 jadi Buruh Bangunan Demi Bertahan Hidup
Politikus PDIP ini menilai, daripada wibawa pemerintah turun, akan lebih bijak bila formasi kosong diisi dengan honorer K2 yang sudah mengabdi puluhan tahun.
Lukman pun meminta pemerintah untuk tidak selalu meremehkan kualitas honorer K2. Sebab, selama ini mereka yang mengisi kekurangan PNS di instansi pusat maupun daerah.
BACA JUGA: Pemerintah tak Akan Rugi Angkat Honorer K2 jadi CPNS
"Pemerintah selalu teriak-teriak honorer K2 kualitas rendah. Bagaimana mereka bisa meningkatkan kompetensinya kalau gaji saja minim. Harusnya kan tanggung jawab pemerintah memberikan pelatihan kepada mereka agar kemampuannya meningkat,” tuturnya.
Lukman menambahkan bila pemerintah mau dibilang adil dan beradab, berikan kesempatan kepada honorer K2 mengisi formasi kosong tersebut. Pelamar umum yang tidak lulus passing grade belum pantas diberikan kebijakan khusus karena jasa mereka belum ada.
BACA JUGA: Titi: Para Menteri Dapat Info Sesat Soal Honorer K2
“Yang muda-muda masih bisa ikut tes lagi berkali-kali. Kalau honorer K2 kesempatannya makin sedikit karena dimakan usia,” tutupnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pernyataan Terbaru soal Honorer K2 dari Politikus Senayan
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad