jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) memastikan akan mengawal pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
Untuk pembahasan revisi UU ASN dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) yang direncanakan digelar Rabu (24/1), ADKASI akan menurunkan timnya.
BACA JUGA: Honorer K2 Bandingkan Asman dengan Azwar dan Yuddy
"InsyaAllah saya hadir. Saya hadir bersama pengurus ADKASI yang mewakili tujuh pulau besar di Indonesia," ungkap Ketum ADKASI Lukman Said kepada JPNN, Senin (22/1).
Ketua DPC PDIP Mamuju Utara ini menegaskan, ADKASI akan mengawal proses revisi UU ASN sampai tuntas. Sebab, revisi ini diharapkan mengatur pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS.
BACA JUGA: ADKASI Akan Laporkan MenPAN-RB ke Presiden
"Honorer K2 ini harus dibantu. Mereka sudah tua-tua dan layak diangkat," ucapnya.
Ketua DPRD Kabupaten Mamuju Utara, Sulbar, ini menyesalkan sikap sebagian bupati yang tidak peduli nasib honorer K2 karena dianggap penghambat.
BACA JUGA: Masalah Honorer K2 Bakal Dibahas di Rakornas Ketua DPRD
Mereka menganggap, dengan mengangkat honorer K2 menjadi CPNS maka hanya akan menambah beban keuangan daerah.
"Honorer K2 ini dinilai menghambat dan membebani daerah tapi tenaganya kok tetap dipakai. Kan aneh, maunya ada yang kerja tapi dibayar murah. Giliran ada pengangkatan CPNS, yang sudah mengabdi lama malah dilupakan," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... ADKASI Bahas Nasib Honorer K2 dengan Mendagri, Ini Usulannya
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad