MATARAM-Setelah uji publik berakhir tengah April lalu, kini proses pengangkatan tenaga honorer kategori II (K2) menjadi CPNS tinggal menunggu jadwal ujian tertulis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Tidak semua tenaga honorer K2 yang diumumkan dalam uji publik akan menjadi CPNS. Penetapan akan menyesuaikan dengan kuota dari BKN.
‘’Uji publik sudah selesai. Proses selanjutnya kini tinggal menunggu jadwal tes dari BKN. Kita sedang menunggu kapan ujian akan digelar,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB H Muhammad Suruji pada Lombok Post (Grup JPNN), Senin (6/5).
Dia mengatakan, khusus untuk pemprov NTB, tidak ada perubahan atas semua nama yang sudah menjalani uji publik. Kendati ada sejumlah protes, namun secara resmi kata Suruji, BKD menyatakan tak ada pengaduan. ‘’Kita mendengar ada pengaduan yang disampaikan ke Ombudsman dan lembaga lain. Tapi bagi BKD, tidak ada pengaduan. Sebab, tidak ada satupun surat secara resmi pengaduan yang sampai ke BKD,’’ tandasnya.
Karena itu, tenaga honorer K2 yang telah menjalani uji publik itu lingkup pemprov, akan melanjutkan proses untuk menempuh ujian seleksi yang jadwalnya menunggu penetapan BKN.
Merujuk PP No 48/2005, syarat tenaga honorer K2 ini adalah mereka yang bekerja di lingkungan pemerintah tapi penghasilannya tidak dibiayai APBD dan APBN. Mereka diangkat pejabat berwenang, dengan masa kerja satu tahun pada 31 Desember 2005 dan masih bekerja terus menerus hingga kini. Per 1 Januari 2006, mereka juga minimal berusia 19 tahun dan maksimal 46 tahun.
Berdasarkan itu, di lingkup Pemprov NTB, sebanyak 99 nama telah diumumkan pekan lalu karena dinyatakan memenuhi syarat. Namun, sebanyak 86 nama lain, mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan NTB lantaran namanya tidak masuk. Pengaduan serupa juga datang dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan juga Lombok Tengah.
Ombudsman RI Perwakilan NTB bahkan menyatakan, basis data tenaga honorer K2 yang dimiliki BKD amburadul. Ombudsman menilai, telah terjadi tindak kesengajaan yang sistemik terkait basis data yang amburadul itu.
Dari 99 nama yang diumumkan pemprov, banyak di antara mereka memiliki pendidikan sarjana. Sebagian lain mengantongi pendidikan terakhir di SMA. Bahkan ada yang dinyatakan memenuhi kriteria dengan mengantongi ijazah Paket C yang berpenghargaan sama seperti ijazah SMA. Seluruhnya tenaga administrasi.
Sebanyak 99 nama yang telah menjalani uji publik itu menjadi bagian dari 630 ribu tenaga honorer K2 di Indonesia. Estimasi sementara, hanya 35 persen di antaranya yang akan menjadi CPNS setelah melalui ujian seleksi. Sisanya gigit jari. (cr-kus)
‘’Uji publik sudah selesai. Proses selanjutnya kini tinggal menunggu jadwal tes dari BKN. Kita sedang menunggu kapan ujian akan digelar,’’ kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah NTB H Muhammad Suruji pada Lombok Post (Grup JPNN), Senin (6/5).
Dia mengatakan, khusus untuk pemprov NTB, tidak ada perubahan atas semua nama yang sudah menjalani uji publik. Kendati ada sejumlah protes, namun secara resmi kata Suruji, BKD menyatakan tak ada pengaduan. ‘’Kita mendengar ada pengaduan yang disampaikan ke Ombudsman dan lembaga lain. Tapi bagi BKD, tidak ada pengaduan. Sebab, tidak ada satupun surat secara resmi pengaduan yang sampai ke BKD,’’ tandasnya.
Karena itu, tenaga honorer K2 yang telah menjalani uji publik itu lingkup pemprov, akan melanjutkan proses untuk menempuh ujian seleksi yang jadwalnya menunggu penetapan BKN.
Merujuk PP No 48/2005, syarat tenaga honorer K2 ini adalah mereka yang bekerja di lingkungan pemerintah tapi penghasilannya tidak dibiayai APBD dan APBN. Mereka diangkat pejabat berwenang, dengan masa kerja satu tahun pada 31 Desember 2005 dan masih bekerja terus menerus hingga kini. Per 1 Januari 2006, mereka juga minimal berusia 19 tahun dan maksimal 46 tahun.
Berdasarkan itu, di lingkup Pemprov NTB, sebanyak 99 nama telah diumumkan pekan lalu karena dinyatakan memenuhi syarat. Namun, sebanyak 86 nama lain, mengadu ke Ombudsman RI Perwakilan NTB lantaran namanya tidak masuk. Pengaduan serupa juga datang dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan juga Lombok Tengah.
Ombudsman RI Perwakilan NTB bahkan menyatakan, basis data tenaga honorer K2 yang dimiliki BKD amburadul. Ombudsman menilai, telah terjadi tindak kesengajaan yang sistemik terkait basis data yang amburadul itu.
Dari 99 nama yang diumumkan pemprov, banyak di antara mereka memiliki pendidikan sarjana. Sebagian lain mengantongi pendidikan terakhir di SMA. Bahkan ada yang dinyatakan memenuhi kriteria dengan mengantongi ijazah Paket C yang berpenghargaan sama seperti ijazah SMA. Seluruhnya tenaga administrasi.
Sebanyak 99 nama yang telah menjalani uji publik itu menjadi bagian dari 630 ribu tenaga honorer K2 di Indonesia. Estimasi sementara, hanya 35 persen di antaranya yang akan menjadi CPNS setelah melalui ujian seleksi. Sisanya gigit jari. (cr-kus)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 200 Balita Kurang Gizi
Redaktur : Tim Redaksi