jpnn.com - REJANG LEBONG - Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, saat ini tengah menyiapkan usulan pengajuan kebutuhan PPPK 2024 kepada KemenPAN-RB yang nantinya menjadi acuan penepatan formasi.
Kepala Bidang Pengembangan SDM Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Rejang Lebong Dheny Rizkiansyah mengatakan, pada seleksi PPPK 2023 daerahnya mendapat kuota 685 formasi.
BACA JUGA: 6 Info Penting Seleksi CPNS 2024 & PPPK, Honorer dan Fresh Graduate Wajib Tahu
Namun, yang jumlah yang ditetapkan lulus seleksi PPPK 2023 sebanyak 564 orang.
"Adanya kekosongan formasi ini penyebabnya karena tidak ada pelamar, kebanyakan berasal dari kesehatan terutama dokter gigi. Kekurangan ini tetap akan kita usulkan di tahun 2024 ini," kata Dheny di Rejang Lebong, Rabu (17/1).
BACA JUGA: BKN Pastikan Seleksi CPNS 2024 & PPPK 3 Periode, Inilah Jadwalnya
Dia mengatakan pihaknya sudah meminta masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Rejang Lebong agar secepatnya menghitung kebutuhan PPPK 2024.
Nantinya, usulan kebutuhan PPPK 2024 yang diajukan oleh OPD akan diteruskan kepada KemenPAN-RB.
BACA JUGA: 6 Hal Penting soal Honorer jadi PPPK Part Time, Cermati Kriterianya, Jangan Kecewa
Berapa kira-kira kebutuhan PPPK 2024 Rejang Lebong?
Dheny mengatakan, jika semua OPD yang ada di Kabupaten Rejang Lebong sudah mengajukan kebutuhan PPPK maka baru akan diketahui berapa banyak yang akan diajukan ke pemerintah pusat.
Namun, tetap harus disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pemerintah daerah.
Syukuran Potong Kambing Sebelum Ramadan
Sementara itu 564 orang calon PPPK Kabupaten Rejang Lebong yang sudah dinyatakan lulus seleksi 2023, saat ini sudah masuk tahapan pengusulan NI PPPK yang dimulai dari 15 Januari sampai dengan 13 Februari 2024.
Usulan penetapan NIP PPPK 2023 dilakukan BKPSDM setempat yang diajukan melalui aplikasi.
Dheny mengatakan, para PPPK hasil seleksi 2023 akan mulai bertugas pada 1 Maret 2024.
"Nantinya jika sudah keluar persetujuan teknis dari BKN maka akan dilakukan pencetakan SK PPPK.”
“Mereka ini terhitung 1 Maret 2024 mulai bertugas di masing-masing OPD sesuai formasi, kecuali formasi guru yang penempatannya dikembalikan ke Dikbud Rejang Lebong," jelas Dheny.
Sebelumnya, saat raker dengan Komisi II DPR RI, Rabu (17/1), MenPAN-RB Azwar Anas mengatakan, rangkaian seleksi CASN 2023 hampir rampung.
Saat ini tahapan masuk penetapan NIP PPPK yang ditargetkan tuntas oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 Februari 2024.
Terkait dengan evaluasi pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK 2023, ada beberapa hal yang disorot Azwar Anas.
Antara lain belum optimalnya usulan formasi yang diajukan oleh instansi pemerintah daerah.
Bahkan, banyak tenaga non-ASN atau honorer yang mengajukan komplain kepada Kementerian PANRB terkait sedikitnya formasi PPPK yang dibuka pada seleksi CASN 2023.
“Dari usulan yang disampaikan pemerintah daerah, formasi CPNS yang tidak terisi sebanyak 27,55 persen. Sedangkan untuk formasi PPPK, sekitar 23 persen yang tidak terisi,” kata Menteri Anas.
Evaluasi seleksi CASN 2023 diharapkan bisa makin menyempurnakan proses rekrutmen CASN 2024 yang akan dibuka untuk 2,3 juta CASN.
“Intinya, Kementerian PANRB dan BKN selalu melakukan evaluasi. Masukan dari publik, akademisi, maupun instansi pemerintah pusat sampai daerah menjadi bahan evaluasi agar seleksi CASN semakin baik lagi,” kata Mas Anas. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu