jpnn.com, JAKARTA - Ketua Forum Honorer K2 Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Melyani Kahar meminta pemerintah untuk memberikan formasi dan afirmasi dalam seleksi PPPK 2022 bagi tenaga teknis administrasi.
Tanpa itu, kata dia, masalah honorer tidak akan pernah selesai, meskipun pemerintah sudah mewanti-wanti pada 2023 hanya ada PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
BACA JUGA: Guru PNS Pensiun Bertambah Banyak, Peluang Besar Bagi Honorer dan Lulusan PPG
"Masalah honorer tidak akan pernah selesai bila teknis administrasi tidak dilirik pemerintah," ujar Sean, sapaan akrab Andi Melyani Kahar kepada JPNN.com, Rabu (4/5).
Dia mengingatkan pemerintah, honorer bukan hanya guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh. Jadi, mohon diperhatikan juga.
BACA JUGA: Ini Kriteria & Prosedur Pengangkatan Nakes Honorer Jadi PPPK
Sean mengungkapkan betapa pentingnya peran honorer teknis administrasi. Mereka membantu melancarkan segala pengurussan administrasi.
"Jadi, mohon perhatiaan pemerintah juga," ujarnya.
BACA JUGA: Hamdalah, 200 Ribu Lebih Nakes Honorer Bakal Diangkat jadi PPPKÂ
Dia mengusulkan pemerintah fokus menyelesaikan honorer dalam seleksi PPPK 2022.
Berikan formasi sebanyak-banyaknya untuk tenaga teknis administrasi. Jangan dulu membuka jalur umum baik untuk CPNS maupun PPPK.
"Hargailah pengabdiaan teman-teman honorer khususnya tenaga teknis administrasi. Jangan menutup mata karena kerja kami nyata," tegasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan Honorer Desak Pusat Ambil Alih Pengadaan PPPK 2022, Ini Penyebabnya
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad