jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memastikan proyek penataan ulang parlemen belum masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016. Hal itu diketahui dari RUU APBN Tahun Anggaran 2016 beserta nota keuangannya dibacakan dalam rapat paripurna DPR Selasa (25/8).
"Di nota keuangan tidak ada," tegasnya singkat kepada www.JawaPos.com usai menghadiri rapat paripurna, Selasa (25/8).
BACA JUGA: Nah lho.. Ayah Sherina Dinilai tak Paham Industri Kreatif
Jawaban Bambang itu semakin menunjukkan bahwa proyek pembangunan DPR yang terdiri dari tujuh tahap memang belum bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2016. Namun, hal itu tergantung pada pembahasan tingkat lanjut antara pemerintah dengan badan Anggaran (banggar) DPR. Sebab, bisa saja anggaran pembangunan proyek menggunakan dana optimalisasi dari sisa program DPR yang sudah terealisasi.
Klik di sini: Menkeu Pastikan Tak Ada Proyek Gedung Baru DPR di Nota Keuangan RAPBN 2016
BACA JUGA: Buwas Ngotot Selidiki Laporan OC Kaligis Meski Gugatan Praperadilan Ditolak
Sejumlah anggota DPR memang gencar melontarkan wacana tentang perlunya pembangunan fasilitas baru di DPR. Di antaranya perpustakaan, alun-alun demokrasi dan beberapa fasilitas tambahan untuk ruangan sfaf ahli anggota DPR.
Namun, anggota DPR dari Partai NasDem, Patrice Rio Capella mengatakan, ada skala urgensi dan prioritas dalam pembangunan proyek-proyek itu. Misalnya, pembuatan kantor untuk staf atau tenaga ahli para anggota DPR diutamakan dulu.
BACA JUGA: Menteri Jonan Rombak Formasi KNKT, Ini Susunannya
Sementara yang kurang urgen ditunda dulu. ”Mimbar demokrasi dan segala macamnya itu kan bisa ditunda," tutur dia.
Jadi, menurut dia, tidak ada salahnya jika pemerintah mewujudkan beberapa pembangunan yang memang sangat dibutuhkan oleh DPR. "Jadi, dari tujuh itu, satu atau dua bangunan bisa dimasukkan ke RAPBN," pungkasnya.(dna/JPG/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Piutang VSIC, Prioritaskan Periksa BPPN
Redaktur : Tim Redaksi