jpnn.com - DEPOK – Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad resmi mencabut program One Day No Rice (ODNR) dan One Day No Car (ODNC). Program yang digagas wali kota sebelumnya, Nur Mahmudi Ismail itu dinilai tidak efektif dan justru menimbulkan banyak persoalan yang merugikan pemerintah.
”Mulai besok program ONDR dan ODNC tidak berlaku lagi. Tidak efektif dan terjadi banyak pelanggaran. Jadi program ini kami cabut dan tidak berlaku lagi,” kata Idris kepada INDOPOS usai serah terima jabatan dari Pjs Wali Kota Depok Arifin Harun Kertasaputra di Balaikota, Senin (22/2).
BACA JUGA: Giliran Farhat Abbas Tawarkan Jasa di Kalijodo
Menurut Idris, kedua program yang diberlakukan di Balaikota setiap hari Selasa itu dicabut setelah ada evaluasi dilapangan. Salah satu hasil dari evaluasi itu adalah ODNR ternyata tidak mendukung ketahanan pangan nasional. Sementara untuk ODNC dinilai tidak menyelesaikan kemacetan serta polusi udara.
Idris menambahkan, di era Nur Mahmudi evaluasi evaluasi penerapan dua program tersebut tidak pernah dilakukan. Sehingga, pelanggaran demi pelanggaran pun terjadi tanpa ada upaya sama sekali untuk mengatasinya. ”Yang ada justru keluhan yang sering masuk ke kami dari masyarakat. Dari pada ini berkelanjutan dan tidak ada hasilnya mendingan dicabut,” ujar mantan wakil Nur Mahmudi itu.
BACA JUGA: Punya Foto Bukti Alexis Praktik Prostitusi? Kirim ke Ahok
Keputusan Idris ini juga mendapat apresiasi besar dari para PNS Kota Depok. Dari pantauan INDOPOS, usai Idris mengumumkan pencabutan dua program itu, tepuk tangan meriah dan tawa lepas terdengar dari ratusan PNS yang ada di lokasi.
Asisten Pemerintahan Kota Depok Herman Hidayat mengatakan, pencabutan program tersebut sudah lama dinanti seluruh PNS. Namun selama ini mereka tidak berdaya melawan kehendak Nur Mahmudi sebagai kepala daerah.
BACA JUGA: Lulung Mulai Genit ke Warga Tionghoa
”Tak efektif, memang lebih baik dicabut aturan ODNR dan ODNC. Baru sekarang dicabut, padahal dulu ingin sekali cepat di non-aktifkaan. Banyak PNS yang melanggar, dan kalau ditindak tidak ada sanksinya sama sekali,” ujarnya.
Namun dengan dicabutnya kedua program itu, Herman menuturkan, PNS dan masyarakat harus mendukung upaya Pemkot mempertahankan lahan pertanian dan menggunakan kendaraan umum. Hal itu untuk mendukung program ketahan pangan nasional dan pelestarian lingkungan.
Selain itu, PNS dilarang beristirahan di luar Balaikota. Hal itu guna menghindari aksi bolos kerja atau penambahan diluar jam istirahat. ”Tetap kami kontrol, jangan sampai dicabut ini PNS malah semena-mena. Silahkan istirahat dan makan di kantin Pemda. Jangan ke mall nanti pelayanan tidak maksimal," tuturnya. (cok/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta Harga Plastik Dinaikkan, Ahok: Kencing aja Rp 2 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi