jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bidang Pemanfaatan dan Kerja Sama Usaha Hakiki Sudrajat menyatakan ingin mempercepat pelaksanaan HPL Badan Bank Tanah di Poso.
Hal itu diungkapkan Hakiki saat kunjungan kerja ke HPL Badan Bank Tanah di Poso dalam rangka meninjau lokasi reforma agraria serta area pemanfaatan komersil dan pariwisata, baru-baru ini.
BACA JUGA: Badan Bank Tanah & Polri Bersinergi untuk Laksanakan Tugas dan Fungsi
"HPL akan akan memberikan manfaat yang sangat baik bagi masyarakat. Dari sisi komersil, kami ingin memastikan lahan yang akan dimanfaatkan oleh calon investor nanti dalam kondisi 100 persen siap digunakan,” kata Hakiki dalam siaran persnya, Kamis (9/5).
Menurutnya, pemanfaatan komersil di atas HPL Badan Bank Tanah akan menciptakan lapangan pekerjaan serta mendukung pemerataan ekonomi di wilayah sekitarnya.
BACA JUGA: Badan Bank Tanah Sebut Hak-Hak Masyarakat di HPL Tetap Dipenuhi
Berkaitan dengan reforma agraria, Hakiki juga telah melakukan pertemuan dengan masyarakat yang ada di sekitar HPL.
Pihaknya menyampaikan langsung upaya-upaya yang telah dilakukan Badan Bank Tanah dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah.
”Kami memastikan bahwa upaya percepatan terus dilakukan. Respons masyarakat disini juga baik dan mendukung upaya-upaya kami. Lahan dari kami 100 persen siap, tinggal menunggu tindaklanjut dari GTRA ,” tuturnya.
Project Team Leader Badan Bank Tanah Poso Mahendra Wahyu secara proaktif melakukan komunikasi dengan Bupati selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
”Komunikasi terus kita lakukan dengan stakeholder terkait untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah,” ujarnya.
Dalam pertemuan dengan Deputi Hakiki dan Team Project Poso, salah satu masyarakat dari Lembah Napu, Arsyad, menyampaikan harapannya kepada Badan
Bank Tanah. Mereka menegaskan siap untuk melaksanakan ketentuan Badan Bank Tanah dan GTRA dalam program reforma agraria.
”Kami mengharapkan sekali agar program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah ini segera terlaksana. Agar kami bisa tenang melakukan aktifitas pertanian yang menjadi hajat hidup banyak masyarakat disini,” paparnya.
Sebagai informasi, Badan Bank Tanah menyediakan lahan seluas 1.550 hektare untuk program reforma agraria di atas HPL Badan Bank Tanah dari total luas lahan 6.655,47 hektare.
Daerah ini memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dari sektor peternakan dan perkebunan dengan komoditi utama seperti kakao, kelapa dalam, kopi arabika, kopi robusta, cengkeh, lada dan teh yang mana lokasi tersebut mendukung untuk ketahanan pangan.
Reforma Agraria merupakan salah satu agenda pemerintah di bawah Presiden Jokowi dalam upaya membangun Indonesia secara merata dan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat itu sendiri.
Badan Bank Tanah sebagai perpanjangan tangan pemerintah, berkomitmen untuk mendukung upaya tersebut. Sebagai badan khusus (sui generis) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, Badan Bank Tanah mendapat mandat untuk menjamin ketersediaan tanah salah satunya untuk reforma agraria.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul