jpnn.com, JAKARTA - Dosen Institut Teknologi Bandung (ITB) Agus Syihabudin menilai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila.
Penilaian Agus bukan tanpa alasan kuat. Menurutnya, organisasi yang berdiri di Al-Quds, Palestina pada 1953 itu mempunyai sistem khilafah.
BACA JUGA: Pembubaran HTI, Mengalir Testimoni Tokoh Berpengaruh yang Membela
Inti dari sistem itu adalah umat Islam harus memiliki pemimpin yang satu seperti zaman Nabi dan para sahabat.
Dengan begitu, semua negara harus menyerahkan sistem negara dan kepemimpinan kepada khalifah yang akan dibentuk.
BACA JUGA: Setya Novanto Apresiasi Pembubaran HTI, Lebih Cepat Lebih Bagus
Di dalam ajaran HTI, hal itu disebut Taslim.
"Negara-negara yang sekarang ini ada termasuk Indonesia harus dilikuidasi (dibubarkan) karena dianggap menggunakan cara-cara bernegara yang tidak sejalan dengan Islam," tutur Agus, Selasa (9/5).
BACA JUGA: Tjahjo Klaim Sudah Sering Keluarkan Peringatan ke HTI
Selama ini, dia menilai Indonesia sudah sejalan dengan napas dan nilai-nilai Islam.
"Filsafat negara Indonesia sudah sejalan dengan syariat. Undang-undang dan peraturan yang dibikin di negara Indonesia sebagian besarnya untuk kemaslahatan umat dan itu sudah sesuai dengan syariat," kata dia.
Menurut Agus, hal yang harus diperbaiki di Indonesia adalah implementasi dan tata cara pelaksanaan.
Caranya dengan partisipasi, baik personal, melalui ormas, parpol, kultural, dan struktural.
"HTI bukan mau memperbaiki tata pelaksanaan berkehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi ingin mengganti negara RI karena dianggap sistemnya kafir," tegas Agus. (rmn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pembubaran HTI, Menteri Tjahjo: Sudah Siap ke Pengadilan
Redaktur & Reporter : Ragil