jpnn.com - JPNN.com PULANG PISAU - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menyempurnakan format yang ideal bagi kebijakan atas pengelolaan hutan. Format tersebut akan dimasukkan dalam program KLHK.
Menurut Menteri LHK, Siti Nurbaya, format idealnya adalah hutan tanaman rakyat akan memberikan pendapatan lebih masyarakat pemilik kebun.
BACA JUGA: Jaga Budaya Jabar, Jugala Bandung Gelar Sanglingan Bentang Jaipong
Pernyataan ini disampaikan Menteri Siti saat berkunjung ke Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Kamis (15/12).
Menteri Siti menjelaskan sudah ada 12,7 juta hektar lahan yang dibuka pemerintah pusat untuk HTR yang di dalamnya juga ekowisata dan agroforestry untuk tahun 2016.
BACA JUGA: Hari Raya Kebudayaan di Borobudur Cultural Feast 2016
Dan jumlah itu kemungkinan akan bertambah karena ada 1,7 juta lagi lahan yang masuk dalam permohonan di KLHK.
"Apabila contoh dari HTR seperti di Kalimantan Tengah ini terlihat, maka Gubernur dan Bupati lainnya akan mengajukan permohonan," kata Menteri Siti.
BACA JUGA: Crossborder Festival Kemenpar di Papua Dongkrak Kunjungan Wisman PNG
Dalam peninjauan lokasi rencana pembangunan pabrik pengolahan kayu milik PT Naga Bhuana di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, ia mengatakan, bahwa usaha terkait dengan kehutanan harus memberikan efek kesejahteraan kepada masyarakat.
"Sejak tahun 1980an, pemerintah sudah melepaskan tanah yang katanya untuk rakyat. Namun, setelah status kawasan hutan dilepaskan, rakyat masih tidak mendapatkan apa-apa," ucapnya.
Produk HTR masyarakat ini harus didukung dengan adanya industri yang menjadi mitra, sehingga petani akan mendapatkan pendapatan bukan saja dari nilai pohonnya tetapi diberdayakan menjadi officer di lapangan. Banyak hal yang bisa menjadi pendapatan masyarakat dari program HTR ini.
Dia mengakui pendirian pabrik di daerah itu tidak terlepas dari kegigihan dan kerja keras Bupati H Edy Pratowo dan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya melalui program HTR.
"Apabila segi industrinya sudah terlihat, maka masyarakat nantinya langsung bisa merasakan manfaatnya," tandas Siti.
Ia menambahkan, selama ini program kehutanan masih belum memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat setempat, karena masyarakat sebelumnya hanya disuruh menanam saja.
HTR dengan para pelaku dari kelompok masyarakat ini, nantinya dilakukan pendampingan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun pihak universitas dan diberikan ruang, kapasitas manajemen seperti koorporasi, karena jika seperti plasma saja tidak cukup.
Kelompok tani dengan pihak industri juga harus membuat semacam pola kejasama atau memorandum of understanding (MoU), sehingga petani jelas mendapatkan hasil dari program HTR tersebut.
Pada kunjungan kerjanya itu, Siti Nurbaya yang didampingi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran dan Bupati Pulang Pisau Edy Pratowo meninjau lokasi helipad di PLTU 2x60 MW di Desa Buntoi Kecamatan Kahayan Hilir yang direncanakan untuk persiapan kedatangan Presiden RI Joko Widodo di daerah setempat.
(rls18)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Siswa Ngaku Hanya Minum Vitamin, BNNK Tak Percaya
Redaktur : Tim Redaksi