Hubungan Presiden dan Wapres Filipina Retak, Beredar Isu Ancaman Pembunuhan

Selasa, 26 November 2024 – 14:18 WIB
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. Foto: Ted ALJIBE / AFP

jpnn.com, MANILA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan politik kotor merusak Asia Tenggara dan negaranya.

Marcos menegaskan bahwa kebenaran tidak bisa dibungkam dan drama politik saat ini bisa saja berakhir jika pihak-pihak terkait menjawab pertanyaan sah dari para legislator.

BACA JUGA: Jokowi Mengutus Anak Buahnya Hadiri Pelantikan Presiden Filipina Ferdinand Marcos

"Sebagai negara demokratis, kita harus menjunjung tinggi supremasi hukum," kata Marcos melalui video pada Senin (25/11). 

Pernyataan Marcos tersebut muncul setelah Wakil Presiden Sara Duterte menuduh Ketua DPR Martin Romualdez ingin membunuhnya.

BACA JUGA: Akankah Presiden Bongbong Marcos Mengakhiri Pembantaian di FIlipina?

Duterte pun mengeklaim telah menyiapkan seseorang untuk membunuh sang presiden beserta istrinya, Liza Araneta-Marcos, dan Romualdez yang merupakan sepupu Marcos sebagai pembalasan jika ancaman itu benar-benar terjadi.

"Kalau saya dibunuh, saya katakan, jangan berhenti sampai kalian membunuh mereka, dan dia kemudian bilang 'ya'," ucap Duterte kepada seseorang yang dimintanya untuk membunuh.

BACA JUGA: Dinasti Marcos Kembali Berkuasa di Filipina, China Lihat Peluang Cuan

Sang wakil presiden menghadapi pengawasan yang semakin ketat di DPR, lembaga tempat Romualdez menghentikan dana khusus yang dialokasikan bagi kantornya.

Upaya itu dilaporkan dipimpin oleh Romualdez, yang tampaknya ingin mencalonkan diri pada pilpres presiden 2028.

Namun sambil menekankan peran penting Kongres sebagai "cabang independen" pemerintahan, Marcos mengatakan dia tidak akan mengorbankan supremasi hukum yang seharusnya berlaku pada semua orang.

Dia mengingatkan pejabat pemerintah tentang kewajiban mereka untuk melindungi negara dan konstitusi, dan menekankan bahwa pejabat terpilih tidak boleh menekan pencarian kebenaran.

Marcos dan Duterte mencalonkan diri sebagai sekutu sebelum pilpres 2022, yang memberikan pasangan ini masa jabatan enam tahun.

Namun, aliansi tersebut telah terbalik dalam beberapa bulan terakhir. Duterte kemudian mengundurkan diri dari kabinet Marcos, yang memberinya tanggung jawab pada bidang pendidikan. (ant/dil/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler