jpnn.com, RAMALLAH - Palestina mulai memulihkan hubungan sipil dan keamanan dengan Israel menyusul penangguhan selama enam bulan perjanjian bilateral yang ditandatangani antara kedua belah pihak.
Para karyawan Otoritas Umum untuk Urusan Sipil, kantor penghubung Palestina yang mengoordinasikan hubungan sipil antara Otoritas Palestina dengan Israel termasuk pencatatan kelahiran baru serta penerbitan paspor dan izin kerja, telah kembali bekerja di kantor dan cabangnya di Tepi Barat dan Jalur Gaza.
BACA JUGA: Pernyataan Resmi Palestina soal Aksi Teror Keji di Wina
Perlu dicatat bahwa selama enam bulan terakhir ketika Otoritas Palestina memutuskan hubungannya dengan Israel, warga Palestina biasanya pergi ke kantor administrasi sipil Israel di Tepi Barat untuk mengurus dokumen dan izin kerja mereka.
Pekan lalu, Otoritas Palestina memutuskan untuk memulihkan hubungan dengan Israel.
BACA JUGA: Demi Israel, Pengusaha Yahudi Sahabat Donald Trump Sambangi Presiden Palestina
Otoritas Palestina dan pejabat pemerintah Israel mengadakan pertemuan bilateral pertama mereka pada 19 November di Ramallah dan membahas langkah-langkah praktis untuk melanjutkan kembali koordinasi sipil dan keamanan.
Perdana Menteri Palestina Mohammed Ishtaye mengatakan pada rapat kabinet yang diadakan secara daring pada pagi hari itu bahwa pemerintah Palestina akan menerima bagian dari iuran pendapatan pajak dari Israel.
BACA JUGA: Liga Arab Tolak Mentah-Mentah Permintaan Palestina, Israel Bisa Bernapas Lega
Pada 19 Mei, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa pihak Palestina memutuskan untuk menangguhkan perjanjian bilateral yang ditandatangani dengan Israel, termasuk koordinasi keamanan, dan menolak untuk menerima iuran pendapatan pajak.
Menurut perjanjian bilateral antara kedua belah pihak, Israel memungut pajak dari perdagangan Palestina di titik-titik perlintasan komersial yang dikuasainya di Tepi Barat dan Gaza serta membayarkannya kembali nanti kepada Otoritas Palestina. (Xinhua/ant/dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil