jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Hugua meminta KPU dan Bawaslu untuk menjelaskan secara detail kepada Menteri Keuangan terkait kebutuhan Pilkada serentak yang sampai saat ini realisasinya belum maksimal.
Menurut Hugua, Pemerintah, KPU, Bawaslu harus serius dalam melaksanakan Pilkada serentak 9 Desember 2020 khususnya dalam penyiapan anggaran tambahan yang diperlukan. Karena hal itu berpengaruh pada kualitas demokrasi kita.
BACA JUGA: Hasil Survei Pilkada Solok: Tiga Nama Ini Bakal Bersaing Ketat
“Jika penyelenggaraan Pilkada tidak berkualitas akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas juga. Jika pemimpin tidak berkualitas akan berdampak pada kebijakan-kebijakan yang tidak berkualitas juga, antara lain masalah ekonomi dan kemiskinan,” kata Hugua Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU dan Bawaslu pada Kamis (25/6/2020).
Rapat tersebut membahas agenda tentang evaluasi kinerja tahun 2019 hingga 2020 serta persiapan Pilkada serentak 2020.
BACA JUGA: Prajurit TNI AL Kejar KM Sinar Mulya 06, Kemudian Tahan dan Geledah, Oh Ternyata
Lebih lanjut, Hugua yang juga mantan Bupati Wakatobi dua periode ini menyampaikan bahwa pandemik covid-19 ini memaksa kita untuk mengerti digital. Oleh karena, KPU perlu memikirkan untuk merancang sistem pemilihan berbasis digital dalam hal ini e-voting.
“Kalu perlu diadakan dulu survei dan simulasi untuk uji kelayakan e-voting sehingga pada saatnya nanti kita sudah siap, terutama untuk Pemilu 2024,” katanya.
BACA JUGA: Bahtiar: Mendagri Tak Bermaksud Mengarahkan Pemilih Pilkada Serentak 2020
Terkait dengan permohonan anggaran tambahan yang diajukan oleh KPU dan Bawaslu, Hugua menyarankan agar pendekatan lobi dilakukan oleh KPU dan Bawaslu lebih dulu sebelum masalah anggaran dibahas di RDP.
“Karena penyelesaian masalah anggaran tidak mungkin tercapai di RDP,” ujar Hugua.(ikl/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Friederich