jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendesak pemerintah segera menerbitkan NIP dan SK 51.293 PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang direkrut pada Februari 2019.
Pemerintah tidak bisa lagi mengelak dengan alasan apapun termasuk masalah COVID-19.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: FPI Akan Demo, Ini Reaksi Ruhut, Ganjar tak Kecewa, KAMI Balik Mengancam
"Tidak ada alasan lagi. Presiden Jokowi sudah menandatangani Perpres nomor 98 tahun 2020 pada 28 September dan diundangkan sehari setelahnya," kata Hugua kepada JPNN com, Selasa (13/10).
Mantan bupati Wakatobi ini memahami setelah Perpres terbit harus ada turunannya sebagai pedoman pengangkatan PPPK. Namun, bukan berarti penerbitan regulasi ini diulur-ulur dengan berbagai macam alasan teknis.
BACA JUGA: Selamat Pagi PPPK, Bu Titi Honorer K2 Mengaku Sudah Malas
"Para pembantu presiden jangan menunda-nunda lagi membuat regulasi untuk proses pengangkatan 51.293 PPPK. Bagaimanapun mereka sudah bekerja lama, bahkan setelah dinyatakan lulus masih tetap mengabdi sampai saat ini," terang Hugua.
Politikus Fraksi PDI Perjuangan ini menegaskan, pemerintah jangan lagi mencari-cari alasan baru untuk mengangkat PPPK. Sudah cukup 19 bulan mereka menunggu dengan tetap bekerja tetapi hak-haknya belum diberikan.
BACA JUGA: Perawat Honorer K2: Pak Jokowi, Tolong Genapkan Kegembiraan PPPK
"Jangan tunggu honorer K2 yang lulus PPPK ini marah dan lantas terpikir untuk melakukan berbagai aksi. Saya juga bisa memahami bagaimana keresahan PPPK ini. Kurang sabar apalagi mereka," kritiknya.
Dia kembali mengimbau para menteri terkait yang mendapatkan mandat untuk membuat regulasinya bergerak cepat. Berhenti pula mengandalkan alasan COVID-19 untuk mengangkat 51.293 PPPK.
"Saya yakin negara masih ada uangnya jadi tidak usah beralasan lagi," tandasnya. (esy/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad