jpnn.com - Utang-piutang diperbolehkan dalam Islam karena termasuk akad ta'awun (tolong menolong), untuk yang membutuhkan bantuan dan juga merupakan akad tabarru' (sosial), sebagai kepedulian membantu orang-orang yang sedang dalam kesulitan.
Lalu bagaimana dengan harta hasil korupsi, masihkah harus dikembalikan ke negara, sementara pelakunya sudah dipenjara?
BACA JUGA: Banyak Pria Muda Mengeluh Sudah Ejakulasi Dini, Dokter Boyke Beri Kiat Begini
Para pelaku usaha yang mengaku telah mengalami pailit, tidaklah gugur begitu saja. Secara hukum Islam, utang pada dasarnya merupakan bagian dari amanah yang tetap wajib dikembalikan kepada pihak kreditur ketika telah jatuh tempo.
Nabi Muhammad SAW bersabda menunda-nunda pelunasan utang oleh seorang yang mampu melunasinya merupakan bentuk kezaliman (mathlu al-ghaniyyi dhulmun).
BACA JUGA: Jerinx: Benar, Saya Sempat Depresi, Merasa Gagal jadi Suami
Istilah lain dari kezaliman ini adalah moral hazard.
Dalam tuntunan agama Islam, seorang kreditur (pemilik piutang) ketika menghadapi kasus adanya pihak debitur (pemilik utang) dianjurkan agar memberi relaksasi hingga seseorang menjadi mampu (QS Al-Baqarah [2]: 182).
BACA JUGA: Keutamaan Puasa Asyura Beserta Niatnya
Namun, ketika menghadapi adanya kasus moral hazard berupa upaya untuk mengulur-ulur waktu sehingga merugikan kreditur atau negara, maka pihak pemerintah berwenang melakukan ta’dib (pendidikan moral) terhadap mereka.
Ada beberapa cara memberikan ta’dib terhadap debitur atau obligor yang nakal semaca ini, antara lain dengan jalan dipenjara (habsun), diambil hartanya secara paksa (disita) (bi al-qahri), atau bahkan dengan jalan ditahan penyaluran hartanya (hajr).
Debitur seperti ini dikenal dengan istilah debitur yang muflis (bangkrut). Cirinya, total aset yang dimilikinya lebih kecil dari jumlah kewajibannya. Oleh karenanya, aset yang dimilikinya berhak untuk disita.
Pemberian sanksi berupa ta’dib berlaku selama mereka masih ada i’tikad baik untuk melunasi, atau mengembalikan harta utang mereka.
Akan tetapi, bila tidak ada niatan melunasi, maka pihak negara boleh melakukan penyitaan aset yang dimiliki debitur tersebut, dan melelangnya guna menutupi kewajiban-kewajibannya.
Sanksi bagi pelaku dan penanganan harta korupsi
Korupsi dalam pandangan Islam setara dengan tindakan atau upaya mengamuflasekan asal-usul harta kekayaan. Tindakan ini dikenal sebagai perilaku al-ghisy (pengaburan) atau al-ghabn (kecurangan).
Ibn Yunus al-Shaqli (w. 451 H), salah satu ulama otoritatif dari kalangan Malikiyah menyampaikan bahwa:
Rasul SAW telah melarang berbuat pengaburan dan penipuan. Beliau bersabda:
“Barang siapa berbuat koruptif, maka ia bukan termasuk golongan kita.” (Al-Jami’ li Masail al-Mudawwanah, juz 14, halaman 199).
Selanjutnya, dalam penjelasannya, Ibnu Yunus al-Shaqli (w. 451 H) menukil sebuah pandangan menarik dari Ibnu Habib rahimahullah bahwa:
"Orang yang melakukan kecurangan/pengaburann (korupsi) hendaknya diberi sanksi dengan jalan dipenjara dan didera. [Puncaknya] ia hendaknya dikeluarkan dari pentas pasar bila kecurangan dan perilaku suka melanggar hukum (fajir) itu sudah menjadi tabiat dasarnya” (Al-Jami’ li Masail al-Mudawwanah, juz 14, halaman 199).
Itulah beberapa sanksi bagi para pelaku korupsi dan melakukan pengaburan sumber asal harta. Untuk mereka ada tahapan-tahapan dalam pemberian ta’zir (sanksi).
Bentuk sanksi itu tidak hanya terfokus pada pengembalian harta semata, melainkan juga pada upaya mengatasi rusaknya moral pelaku.
Puncaknya, pelaku tersebut dikeluarkan dari panggung tempat ia melakukan perilaku hina itu.
Artinya, meskipun sanksi penjara dilewati secara penuh, kewajiban mengembalikan harta utangan tidak lantas gugur begitu saja.
Debitur nakal atau maling uang rakyat tetap wajib mengembalikan uang yang menjadi tanggungannya.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Sudut Pandang Islam Tentang Onani dan Cara Mengatasinya
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi