jpnn.com, JAKARTA - Anies Baswedan dan Sanidaga Uno merealisasikan janji kampanyenya soal program hunian DP nol persen. Kamis (18/1), Pemprov DKI melakukan ground breaking hunian vertikal Klapa Village.
Hunian yang berada di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, itu dilaksanakan oleh PD Pembangunan Sarana Jaya selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pengerjaan hunian tersebut ditargetkan selesai dalam 1,5 tahun.
BACA JUGA: Rumah DP 0 Rupiah Bisa Dijangkau Warga Jakarta?
Gubernur DKI Anies Baswedan menyatakan, program DP nol rupiah merupakan salah satu janji kampanyenya untuk mewujudkan perumahan terjangkau bagi masyarakat.
Bangunan yang dibentuk bertipe Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) itu akan dibangun 20 lantai dengan 703 unit.
BACA JUGA: Bayar Janji DP Nol Rupiah, Anies Resmikan Pembangunan Rusun
"513 tipe 36, 190 unit tipe 21, rumah-rumah ini nantinya akan diberikan kepada warga yang berpenghasilan di bawah 7 juta rupiah," ujarnya.
Untuk tipe 36, kata Anies, harga Rp 320 juta. Sedangkan untuk tipe 21 harga Rp 185 juta.
BACA JUGA: Terancam Digusur, Warga Kali Pulo Tuntut Ganti Untung
Hunian vertikal ini akan dijual dengan skema pembiayaan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) melalui Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) yang akan segera dibentuk oleh Pemprov.
Nantinya, DP 1 persen yang harus dibayarkan akan di tanggung pemprov melalui APBD. "Jadi nanti BLUD yang akan mengumumkan (mekanisme pembelian), kemudian juga proses pendaftarannya dan lain lain lewat situ, mudah-mudahan bulan April kita sudah selesai BLUD nya," jelasnya.
Masyarakat juga diberikan kebebasan untuk memilih jangka waktu pembayaran hunian. Jangka waktu tersebut disesuaikan dengan besarnya pendapatan masyarakat.
Selain itu, juga bertujuan memudahkan masyarakat dalam mencicil. "Cicilannya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan lain lain. Jadi tidak seragam. justru dengan cara begitu maka warga bisa mencicil sesuai dengan kemampuan," urainya.
Implementasi program DP 0 Rupiah didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 tanggal 29/10/2016 tentang loan to value atas KPR dan DP Kendaraaan Bermotor.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga melibatkan pihak swasta dalam pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), proporsinya diatur tergantung pada lokasi lahan secara rata-rata 70 persen diperuntukkan bagi komersial dan 30 persen diperuntukkan bagi MBR.
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan menambahkan proyek ini dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektar dan akan dibangun dua tower. Namun, saat ini masih di fokuskan untuk membangun satu tower terlebih dahulu.
Nantinya, akan dibangun dua tower. Namun, kami lakukan pembangunan satu tower terlebih dulu dengan rincian 513 unit dari tipe 36 m2 (2 kamar) dan 190 unit tipe 21 m2 (1 kamar),” tambah Dirut Yoory.
Untuk pembangunan satu tower dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 200 Miliar. Sebagai BUMD, pihaknya mendapat porsi sebesar 75 persen, sedangkan sisanya 25 persen menjadi bagian PT Totalindo Eka Persada Tbk.
"Kalau FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) kan dari (pemerintah) pusat ya, jadi ada subsidi 5 persen. Kita juga berpartner dengan Totalindo. Kita 75 persen porsinya BUMD, 25 persen Tbk," ungkapnya.
Untuk memudahkan para penghuninya dalam menjangkau pusat kota, nantinya Klapa Village juga akan dilengkapi atau didukung dengan transportasi publik yang sangat memadai dan disediakan oleh PT Transportasi Jakarta, yang mana dukungan tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MOU antara PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Transportasi Jakarta bersamaan dengan pelaksanaan acara ground breaking. (dom/riz)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingat Pak Anies, Bang Yos Saja Kapok Cabut Larangan Becak
Redaktur & Reporter : Soetomo