jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pusat Kajian Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah rencana Gubernur Anies Baswedan mencabut larangan becak di DKI Jakarta adalah langkah yang tidak tepat. Pasalnya, saat ini becak sudah sulit bersaing dengan moda transportasi lain yang lebih modern seperti ojek dan taksi.
Terlebih lagi, kata dia, kebijakan tersebut akan menimbulkan kecemburuan dan konflik sosial antar moda.
BACA JUGA: Ombudsman Segera Panggil Gubernur Anies soal PKL Tanah Abang
"Kebijakan itu tentu tidak tepat, justru akan menimbulkan permasalahan baru, yaitu kecemburuan sosial yang memicu terjadinya persaingan tidak sehat dan konflik sosial antar moda transportasi," kata Trubus kepada JawaPos.com, Rabu (17/1).
Melihat ke belakang, tambah Trubus lagi, becak sempat diizinkan beroperasi karena kondisi krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Akhirnya, Gubernur Sutiyoso ketika itu mengeluarkan kebijakan diperbolehkannya becak beroperasi untuk mengurangi beban masyarakat.
BACA JUGA: Ini Alasan Pemprov DKI Ngotot Izinkan Becak Beroperasi
Namun, baru beberapa hari gubernur yang akrab disapa Bang Yos itu langsung kapok. Pasalnya, muncul konflik antar moda transportasi dan kesemerawutan di jalan-jalan ibu kota.
"Terjadi gesekan antar moda transportasi dan muncul konflik meluas, yakni persoalan tarif penumpang tidak jelas yang mengarah kepada munculnya konflik sosial, kriminalitas, sehingga Gubernur Sutiyoso membatalkan kebijakan operasional becak di wilayah DKI Jakarta," ucap dia.
BACA JUGA: Ada 150 Personel Satpol PP Jaga Museum Bahari
Oleh sebab itu, dia menilai kebijakan Anies dan Sandi ini memimbulkan pro kontra dari berbagai pihak. Lantaran, setelah 27 tahun lamanya pelarangan pengoperasian becak akan kembali dilegalkan dengan beralasan membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Padahal, menurutnya, banyak cara yang dapat dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan warganya. "Anehnya, setelah 27 tahun lamanya Gubernur Anis Sandi mau mengeluarkan kebijakan membolehkan becak. Membantu MBR tidak harus membuat kebijakan yg kontoversial, saya setuju kalo MBR diberikan pelatihan pemberdayaan sosial, seperti usaha berdagang," jelas Trubus. (eve/JPC)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PDIP: Gaya Pencitraan Anies Berpotensi Memecah Belah Warga
Redaktur & Reporter : Adil