Mereka melakukan aksi unjukrasa tersebut di depan Gedung BPN Jalan Sisingamaharaja, Jakarta Selatan, Senin (24/9). Kebanyakan pengunjuk rasa terdiri dari petani yang sudah lanjut usia. Dengan pakaian seadanya dan wajah lelah setelah menempuh perjalanan jauh, para petani menggelar spanduk organisasi taninya masing-masing. Mereka sempat beristirahat 20 menit setelah tiba di depan Gedung BPN.
Ribuan petani ini menuntut BPN membebaskan tanah nenek moyang mereka dari kepemilikan perusahaan asing yang dinasionalisasikan. Selama bertahun-tahun, para petani ini bekerja pada lahan milik mereka yang diklaim oleh perusahaan-perusahaan asing.
"Undang-Undang Pokok Agraria sudah 52 tahun diberlakukan. Tapi aturan itu tidak dijalankan dengan baik. Contoh di daerah kami Banyumas, Cilacap sekitar 20 ribu kepala keluarga, kalaui mau makan harus beradu mulut dulu dengan mandor-mandor perusahaan. Padahal tanah itu tanah masyarakat yang dikelola perusahaan asing," ujar Jarot Setioko, salah satu pengurus dari organisasi Serikat Tani Merdeka (Setam), Cilacap dan Banyumas.
"Kami sudah lelah, meminta BPN membantu kami mendapatkan lahan tanah nenek moyang kami," sambungnya.
Menurut Jarot, perusahaan-perusahaan asing selalu berusaha menampik tuntutan mereka dengan menuduh masyarakat di wilayahnya sebagai pengikut DII/TII dan keturunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI). Hal ini mengakibatkan petani susah mendapatkan kembali hak atas tanah mereka.
"Presiden di mana saat petani membutuhkan pemerintah. Lakukan reforma agraria jangan hanya bicara," kata dia.
Sementara itu, massa dari petani Indramayu menuntut agar BPN membantu petani menghentikan sikap kesewenang-sewenangan dari Perum Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani). Pasalnya, sebagian besar tanah di Indramayu diklaim sebagai milik Perhutani, meski itu juga adalah tanah masyarakat. Para petani menanam kayu putih di lahan-lahan tersebut, tapi mereka sama sekali tak menikmati hasilnya.
"Tanah itu milik negara, milik rakyat. Kami sebagai rakyat, Kami ingin mendapatkan hak guna usaha dan kesejahteraannya. Intinya kami minta ke BPN, agar tanah kami dikelola sendiri tanpa ada Perhutani yang melakukan pungli," kata Sadar salah seorang pengunjukrasa dari Indramayu.
Menurutnya, sudah puluhan tahun masyakarat diperlakukan tak adil oleh Perhutani. Namun, pemerintah tidak menunjukkan tindakan konkrit untuk memperbaiki masalah-masalah petani tersebut.
Unjukrasa damai para petani itu dijaga ketat oleh ratusan personil polisi yang diturunkan dari Polres Jakarta Selatan dan Polda Metro Jaya. Menurut para pengunjukrasa, petani dari daerah lainnya akan datang lagi sore nanti karena masih dalam perjalanan menuju Jakarta. Aksi unjukrasa ini mengakibatkan ruas jalan lambat Sisingamaharaja ditutup untuk umum. Semua kendaraan dialihkan ke jalur cepat, kawasan tersebut.(flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Lihai Pidato Bisa Bawa Pulang Rp1 M
Redaktur : Tim Redaksi