jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama menilai, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI perlu diperkuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Karena itu, kata Haris, pihaknya mendorong revisi undang-undang untuk memperkuat peran dan fungsi DPD dan otonomi daerah (Otda).
BACA JUGA: HUT ke-51, KNPI Ajak Pemuda Kenang Jasa-Jasa Pahlawan Bangsa
"DPD harus diperkuat, otonomi daerah juga harus diperkuat, terutama oleh gerakan pemuda di seluruh Indonesia," tegas Haris dalam perayaan HUT ke-51 KNPI di Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, Sabtu (27/7).
Dalam acara bertajuk 'Merawat Kebhinnekaan, Menjaga Keutuhan NKRI' itu, Haris menyatakan, tugas dan fungsi DPD selama ini masih lemah.
BACA JUGA: Bicara Otonomi Daerah di Forum DPD RI, Anies Singgung Motif Kekuasaan
Bahkan, Haris menyebut, DPD terkesan sekadar penghias di parlemen.
Oleh karena itu, dia menegaskan penguatan DPD dan otonomi daerah sangat penting yang tujuan akhirnya agar tidak terjadi disintegrasi bangsa.
BACA JUGA: KNPI Bersinergi dengan BNPT, Haris Pertama Serukan Cegah Radikalisme dan Intoleransi
Haris menginginkan DPD mempunyai peran menguatkan kepala daerah, agar seluruh daerah di Indonesia bida mendapatkan otonomi penuh dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di daerah masing-masing.
Dengan begitu, dia berharap kepala daerah yang dipilih langsung rakyat dapat menentukan kebijakan sendiri dalam menyejahterakan rakyat.
"Ke depan, kami berharap, pemerintah daerah (Pemda) dan otonomi daerah diperkuat, atau tak lagi mendapat intervensi dari pemerintah pusat," tegasnya.
Dia mencontokan selama ini soal IUP tambang, kepala daerah hanya berwenang sebatas mengeluarkan rekomendasi.
"Agar daerah lebih cepat pertumbuhannya, itu harus diubah. Sebab, yang tahu masyarakat, ya para kepala daerah di wilayah tersebut," ucapnya.
Dia meyakini sumber daya aam yang melimpah di daerah dapat membiayai dan menyejahterakan masyarakat daerah.
Sayangnya, banyak daerah seperti di Papua, Kalimantan, dan lainnya, masyarakat masih miskin.
"Sebab itu, kami mendorong pengutatan Pemda dan otonomi daerah melalui undang-undang. Pengutan peran dan fungsi DPD RI juga akan membawa dampak besar terhadap daerah, bukan hanya di tingkat pusat," tandasnya.
Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai HUT ke-51 KNPI merupakan momentum untuk refleksi dan kontemplasi.
Mahfud berpesan pemuda harus mau berkorban dan bersatu menjaga NKRI, dengan memperjuangkan keadilan, hukum, dan demokrasi.
"Mengapa, untuk apa, mau kemana, dan tujuan KNPI ke depan? Ingat kemerdekaan Indonesia digawangi oleh Pemuda. Tugas kita semua, pemuda, mengambil pelajaran dari sejarah, bersatu menjaga bangsa besar yang prural, SDM dan SDA melimpah ini, untuk mencapai Indonesia Emas 2045," pesan Mahfud MD.
Dalam kesempatan ini, Haris Pertama juga menyerahkan KNPI Award 2024 kepada sejumlah tokoh.
Antara lain Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, nantan Menko Polhukam Mahfud MD, Anggota DPD Fahira Idris, Gubernur Lampung Arinal Junaidi, Wali Kota Blitar Santoso, dan sejumlah tokoh lain sebagai Tokoh Nasional dan Daerah Peduli Pemuda 2024. (mar1/jpnn)
Redaktur & Reporter : Sutresno Wahyudi