jpnn.com - JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat di DPR tak terima Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disalahkan atas defisit anggaran negara yang membuat pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menempuh jalan pintas menaikkan harga BBM.
Ketua FPD, Edhie Baskoro Yudhoyoho dalam konferensi pers di DPR, Selasa (18/11) menyatakan, alangkah tidak bijak jika pemerintahan satu dengan lainnya saling menyalahkan.
BACA JUGA: Ini Tiga Jurus Tiongkok yang Ingin Diadopsi Jokowi
"Tentunya sangat tidak baik dan tidak bijak kalau kita ini lantas menyalahkan pemerintah sebelumnya. Setiap pemerintah pasti memiliki dinamika dan tantangan di masanya masing-masing," kata ketua fraksi yang akrab disapa Ibas itu.
Ibas sendiri mengaku tidak ingin membanding antara SBY dengan Jokowi dalam menghadapi persoalan BBM. Namun jika harus dibandingkan, maka antara SBY dengan Jokowi jelas sangat berbeda dalam membuat sebuah kebijakan.
BACA JUGA: Polri Sudah Antisipasi Kenaikan BBM Sebelum Pengumuman Resmi
"Tapi kalau harus dibandingkan, Pak SBY sudah menjelaskan lebih dulu mengenai kebijakan yang akan diambil, supaya masyarakat tahu. Mengapa dan kenapa kebijakan dibuat," tegasnya.
Persoalan BBM menurut Ibas bukan sekarang saja, tapi sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya termasuk era SBY. Hanya dalam membuat kebijakan menaikkan harga, SBY melakukanya ketika harga minyak dunia sedang mengalami kenaikan. Bukan seperti kebijakan Jokowi menaikkan harga BBM saat minyak dunia turun tajam.
BACA JUGA: Kasus e-KTP, KPK Periksa Dirut PT Karsa Wira Utama
"Inilah perbedaannya (dengan Jokowi). Hari ini kondisi kita berbeda. Kita bisa tahu berapa harga minyak dunia. Hari ini, harga minyak mentah turun dan itu jauh dari asumsi yang ditetapkan pemerintahan lalu, dan itu belum pernah diubah," jelasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BBM Naik, Menaker Minta Pengusaha Berikan Insentif ke Pekerja
Redaktur : Tim Redaksi