jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan MPR RI memiliki andil dalam mewujudkan pembangunan bangsa berkelanjutan.
Salah satunya melalui pengkajian apakah kebijakan ekonomi Indonesia sudah sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam konstitusi.
BACA JUGA: Ibas: Di Tangan Gurulah Masa Depan Bangsa Akan Dibentuk
Hal tersebut disampaikan Ibas ketika memimpin Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR RI, Senin (2/12/24).
Rapat ini membahas tentang penetapan susunan keanggotaan Badan Pengkajian MPR RI Periode 2024 - 2029 dan Rancangan Program Kerja 2025.
BACA JUGA: Peringati HKN 2024, Ibas Ajak Masyarakat Dukung dan Kawal Reformasi Kesehatan
Ibas mengatakan beberapa bahan diskusi yang relevan dengan tugas dan fungsi Badan Pengkajian, mencakup isu-isu aktual yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan negara.
Salah satu isu yang digarisbawahi Ibas adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Menurutnya, MPR perlu melakukan evaluasi penerapan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.
BACA JUGA: Hadiri Tabur Bunga di Laut, Ibas Ungkap Makna Hari Pahlawan
“Apakah sudah berjalan efektif atau perlu perbaikan?” tanya Pilitukus dari Partai Demokrat itu.
Perlu sebuah jawaban tentang bagaimana MPR RI dapat mendukung kebijakan untuk memperbaiki pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Bagimana Implikasi dari otonomi daerah terhadap kesatuan negara dan keadilan sosial,” lanjut Ibas.
Lebih jauh dari otonomi, MPR RI juga perlu mengkaji apakah kebijakan ekonomi Indonesia sudah sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang tercantum dalam konstitusi.
“Bagaimana MPR dapat memberikan rekomendasi terkait kebijakan ekonomi yang harus berpihak pada rakyat, kemandirian energi, pangan, dan air khususnya dalam masa ketidakpastian global?” tanya Ibas.
Menurutnya, MPR RI juga berperan besar dalam mendiskusikan dan merumuskan solusi terkait ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia.
Dari isu otonomi dan ekonomi, Ibas menyampaikan perlunya pengkajian khusus tentang bagaimana isu global berdampak pada kebijakan nasional.
“Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, konflik internasional, dan perkembangan teknologi serta inovasi dalam dunia keuangan?”
“Peran MPR di sini sangatlah besar dalam membantu merumuskan kebijakan luar negeri, ekonomi, yang berorientasi pada kepentingan nasional dan perdamaian dunia,” terang Ibas.
Bagaimana pengaruh globalisasi terhadap kedaulatan negara dan implikasi terhadap konstitusi, harus menjadi sorotan dan perhatian seluruh pihak termasuk MPR.
Senada dengan hal Ibas, Anggota Badan Pengkajian dari Al Muzzammil Yusuf menyoroti pentingnya hasil kajian yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Dia menyebut kajian yang relevan dan aplikatif dapat memastikan MPR RI menjadi lembaga yang responsif terhadap berbagai isu sosial yang berkembang.
Ibas berharap dengan semangat kolaborasi, Badan Pengkajian MPR RI dapat memberi penguatan pada pembangunan bangsa.
“Akhirnya kami berharap MPR RI dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, dan memberikan penguatan kebangsaan serta pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia kuat di tahun 2045 dan selanjutnya Indonesia menjadi negara maju di abad 21,” pungkas Ibas. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ibas Ajak Perempuan Sadar Akan Potensinya
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, JPNN.com