JAKARTA - Plt Ketua DPD Golkar Sumut, Andi Achmad Dara atau biasa dipanggil "Adey", memastikan bahwa Ketum DPP Golkar, Aburizal Bakrie, belum menimang satu nama kandidat yang akan dimajukan sebagai cagub Sumut di pilgub 2013 mendatang.
Adey juga memastikan, bosnya itu tidak akan menggunakan penilaian subyektif dalam memilih cagub Sumut.
"Belum ada. Dan memang tidak ada subyektifitas dalam menentuan calon di pilgub mana pun," ujar Adey kepada JPNN kemarin (24/4), saat ditanya apa benar Ical sudah mengantongi satu nama cagub.
Dijelaskan, penentuan cagub di Golkar bersikap obyektif, yakni hasil survei dan masukan-masukan pengurus Golkar di Sumut mengenai situasi politik lokal jelang pilgub 2013. "Kita punya mekanisme baku. Jadi tak ada yang subyektif," tegasnya.
Adey juga berpendapat, masih ada cukup waktu bagi Golkar untuk mempersiapkan diri menjelang pilgub Sumut. Untuk pelaksanaan penjaringan bakal calon, lanjutnya, baru akan dilakukan sekitar dua hingga tiga bulan lagi. "Jadi masih jauh," katanya.
Setelah dilakukan penjaringan, akan disusul dengan survei. "Dari hasil survei itulah nanti baru bisa kelihatan siapa yang layak dicalonkan," imbuh Adey.
Sementara, terkait munculnya aspirasi 55 pengurus DPD Golkar Sumut yang menghendaki digelar Musdalub untuk memilih Ketua DPD Golkar Sumut, Adey menilai, hal itu merupakan aspirasi "plintiran".
"Itu kan diplintir. Kita punya aturan organisasi," cetusnya. Yang dimaksud diplintir adalah aturan, yang memang tidak memungkinkan digelarnya Musdalub untuk kondisi saat ini, yang dicoba diplintir hingga bisa digelar Musdalub.
Seperti berulang kali disampaikan Wasekjen DPP Golkar Leo Nababan, Adey juga berdalih, tatkala belum ada putusan incrach yang menyatakan Ketua DPD Golkar Sumut Syamsul Arifin bersalah, maka belum akan ada Musdalub.
Adey menjanjikan, jika nanti sudah ada putusan incrah dimaksud, maka Musdalub akan digelar. "Dan saya sebagai Plt Ketua DPD, punya tugas untuk mempersiapkan pelaksanaan Musdalub itu," kata Adey.
Dikonfirmasi terkait tudingan bahwa sebagai Plt Ketua DPD Adey jarang melakukan koordinasi dan konsolidasi partai, dia pun membantahnya. "Koordinasi tak harus bertemu fisik. Ini era teknologi komunikasi. Terlebih tak ada masalah yang mendesak. Koordinasi dengan DPD tingkat II juga tetap jalan kok," jelasnya.
Namun, lanjutnya, jika ada aspirasi-aspirasi yang berbeda, hal itu merupakan hal yang lumrah. "Gak ada masalah," cetusnya.
Dia juga mengatakan, tidak akan ada sanksi yang akan dijatuhkan kepada Sekretaris DPD Golkar Sumut, Hardi Mulyono, yang disebut-sebut sebagai komandan kelompok yang menghendaki Musdalub. "Jadi nggak ada (sanksi, red). DPP yang menilai," pungkasnya. (sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU DKI Tak Berdaya Hadapi Dugaan Politik Uang
Redaktur : Tim Redaksi